Memikat Investor Kembali ke Pangkuan

Jakarta: Untuk mengerem laju modal keluar karena investor lebih terpikat suku bunga global dan menekan defisit neraca perdagangan, Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 menjadi enam persen.

Apabila diakumulasi hingga November 2018, bank sentral telah menaikkan suku bunga enam kali sebesar 175 basis poin. BI pun menaikkan suku bunga pinjaman bagi bank yang memerlukan likuiditas harian (lending facility) menjadi 6,85 persen dan suku bunga penempatan likuiditas harian perbankan di BI (deposit facility) menjadi 5,25 persen.

“Ini untuk menambah daya tarik aset keuangan domestik dan mengantisipasi kenaikan suku bunga global beberapa bulan ke depan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo kepada wartawan seusai memimpin Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis, 15 November 2018.

Rapat Dewan Gubernur BI memprediksikan bank sentral AS, The Fed, akan melanjutkan serial kenaikan suku bunga acuan mereka pada Desember 2018 dan mempertahankan kebijakan normalisasi neraca.

“Kenaikan suku bunga acuan dilakukan di tengah pergerakan rupiah yang menunjukkan penguatan. Namun, ketidakpastian global beberapa bulan ke depan perlu diantisipasi,” lanjut Perry.

Di kuartal III-2018, lanjut Perry, defisit transaksi berjalan menjadi 3,37 persen dari produk domestik bruto (PDB). Akan tetapi, secara tahun berjalan berada di bawah tiga persen dari PDB dan selanjutnya menjadi 2,5 persen dari PDB di 2019.

Laporan BPS kemarin menyatakan defisit transaksi berjalan dipicu tekanan impor. Neraca perdagangan Oktober 2018 defisit hingga USD1,82 miliar.

Analis Valbury Asia Futures Lukman Leong menilai langkah BI mengerek suku bunga acuan diharapkan mampu menopang rupiah di tengah kekhawatiran investor terhadap rencana The Fed Desember mendatang.

Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Dimas Ardhinugraha pun mengamati investor asing yang mulai membeli kembali obligasi. “Mereka mencatatkan pembelian USD1,4 miliar di kuartal III. Obligasi kita masih menarik.”

Presiden Direktur Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menilai tepat langkah BI menaikkan suku bunga acuan.

“Walaupun perhitungan kami di akhir tahun seharusnya defisit transaksi berjalan di bawah tiga persen PDB, kami menganggap ini membuat investor tertarik dengan suku bunga lebih tinggi,” ungkap Kartika.

Kondisi APBN

Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga akhir Oktober 2018 sebesar Rp237 triliun atau 1,6 persen dari PDB. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, angka itu lebih kecil daripada defisit periode sama tahun lalu sebesar 2,26 persen dari PDB. Defisit itu merupakan selisih dari pendapatan negara periode Januari-Oktober sebesar Rp1.483,9 triliun dikurangi belanja negara Rp1.720,8 triliun.

Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.074,4 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp646,4 triliun.

Adapun realisasi pendapatan dalam negeri hingga akhir Oktober 2018 mencapai Rp1.476,1 triliun atau 78 persen dari target APBN. Penerimaan tersebut berasal dari pajak sebesar Rp1.160,7 triliun dan PNBP Rp315,4 triliun.

“Ini perbaikan signifikan. Kondisi APBN kita kuat. Hingga akhir tahun, defisit anggaran diproyeksikan di kisaran 1,96-1,98 persen PDB. Atau lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 2,19 persen. Intinya, defisit anggaran tidak lebih dari dua persen,” tandas Sri saat jumpa pers di Kementerian Keuangan, Kamis, 15 November 2018.

(AHL)

BKF: Anggaran Dirancang agar Tidak Tambah Utang

Depok: Pemerintah merancang anggaran sedemikian rupa supaya tambahan utang tidak terus naik tiap tahun.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2019 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin,12 November 2018.

Suahasil menjelaskan bahwa tambahan utang diturunkan sebagai konsekuensi logis dari suku bunga AS yang diprediksi masih terus naik. Tambahan utang pemerintah tercatat sebesar Rp1.329,9 triliun dalam tiga tahun (2015-2017), meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp799,8 triliun.

Pada 2017, tambahan utang pemerintah Rp429,1 triliun. Suahasil mengatakan bahwa mulai 2018, pemerintah dengan sengaja mendesain supaya tambahan utang tidak terus naik. Tambahan utang pemerintah pada 2018 adalah sebesar Rp387,4 triliun sementara pada 2019 menjadi Rp359,3 triliun.

“Utang adalah implikasi dari pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan. Pengeluaran lebih besar karena keperluannya banyak. Tambahan utang salah satunya untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan,” kata Suahasil.

Pengelolaan utang paling strategis yang dilakukan pemerintah adalah menjaga defisit APBN setiap tahun tidak boleh lebih dari tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan total jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen PDB.

“Indonesia masih konsisten mengikuti, sehingga defisit Indonesia tidak pernah di atas tiga persen per tahun,” kata dia.

Menurut catatan Kemenkeu, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir September 2018 mencapai Rp4.416,37 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp816,73 triliun, pinjaman dalam negeri Rp6,38 triliun, surat berharga negara (SBN) berdenominasi rupiah Rp2.537,16 triliun dan SBN berdenominasi valas Rp1.056,10 triliun.

(SAW)

Defisit Transaksi Berjalan Naik jadi 3,37%

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2018 meningkat sejalan dengan menguatnya permintaan domestik. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2018 tercatat sebesar USD8,8 miliar atau 3,37 persen PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar USD8 miliar atau 3,02 persen PDB.

“Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif defisit neraca transaksi berjalan hingga triwulan III-2018 tercatat 2,86 persen PDB sehingga masih berada dalam batas aman,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 9 November 2018.

Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang dan meningkatnya defisit neraca jasa. Penurunan kinerja neraca perdagangan barang terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan migas, sementara peningkatan surplus neraca perdagangan barang nonmigas relatif terbatas akibat tingginya impor karena kuatnya permintaan domestik.

Peningkatan defisit neraca perdagangan migas terjadi seiring dengan meningkatnya impor minyak di tengah naiknya harga minyak dunia. Defisit neraca transaksi berjalan yang meningkat juga bersumber dari naiknya defisit neraca jasa, khususnya jasa transportasi, sejalan dengan peningkatan impor barang dan pelaksanaan kegiatan ibadah haji.

“Meski demikian, defisit neraca transaksi berjalan yang lebih besar tertahan oleh meningkatnya pertumbuhan ekspor produk manufaktur dan kenaikan surplus jasa perjalanan seiring naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, antara lain terkait penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang,” jelas dia.

Transaksi modal dan finansial pada triwulan III-2018 mencatat surplus yang cukup besar sebagai cerminan masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik. Transaksi modal dan finansial pada triwulan laporan mencatat surplus USD4,2 miliar, didukung oleh meningkatnya aliran masuk investasi langsung.

Selain itu, aliran dana asing pada instrumen Surat Berharga Negara dan pinjaman luar negeri korporasi juga kembali meningkat. Meskipun demikian, surplus transaksi modal dan finansial tersebut belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III-2018 mengalami defisit sebesar USD4,4 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2018 menjadi sebesar USD114,8 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor.

Ke depan, kinerja NPI diprakirakan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Koordinasi yang kuat dan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor diyakini akan berdampak positif dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan tetap berada di bawah tiga persen.

Pada saat yang bersamaan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan global yang dapat memengaruhi prospek NPI, seperti masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, volume perdagangan dunia yang cenderung menurun, dan kenaikan harga minyak dunia.

“Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural,” pungkasnya.

(AHL)

Akuntan Berperan Strategis dalam Transparansi Kebijakan

Ilustrasi (MI/RAMDANI).

Sydney: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai profesi akuntan menjadi salah satu pekerjaan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia. Peran akuntan sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena menjadi ujung tombak utama setiap institusi.

Menurut dia, integritas menjadi modal utama untuk setiap profesi, termasuk akuntansi, untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan. Ketiadaan integritas akan mengakibatkan dampak sistemik bagi perekonomian maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Kualitas informasi dari financial statement adalah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar risiko keuangan yang dihadapi,” kata Sri Mulyani dalam World Accountant Congress yang diselenggarakan di Sydney, Australia, Selasa, 6 November 2018.

Dirinya menambahkan, profesi akuntan sangat berpengaruh dalam proses integrasi penyampaian informasi keuangan secara tradisional menuju sistem yang lebih modern. Ke depan, diperlukan keahlian akuntan untuk bisa memberikan lebih banyak kontribusi dalam hal antara lain bagaimana teknologi bisa membantu menarik pajak untuk pembangunan bangsa.

Keberhasilan program reformasi birokrasi dan transparansi kebijakan yang dijalankan Kementerian Keuangan diwujudkan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Opini WTP diberikan setelah perjalanan panjang proses reformasi selama 12 tahun dan diberikan pertama kali pada 2016. Pengembangan kebijakan akuntansi dan standar laporan keuangan tidak bisa dipisahkan dari reformasi keuangan negara,” lanjut dia.

Perubahan yang dilakukan antara lain dengan membuat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). KSAP menyusun kebijakan cash basis menjadi akrual alam laporann keuangan, penyusunan laporan perubahan arus kas dan neraca pemerintah.

“Laporan berbasis akrual diselesaikan pada 2010 dan diimplementasikan secara menyeluruh pada 2015 sebagai Standar Akuntansi Pemerintah,” pungkasnya.

(SAW)