Akuntan Berperan Strategis dalam Transparansi Kebijakan

Ilustrasi (MI/RAMDANI).

Sydney: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai profesi akuntan menjadi salah satu pekerjaan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia. Peran akuntan sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena menjadi ujung tombak utama setiap institusi.

Menurut dia, integritas menjadi modal utama untuk setiap profesi, termasuk akuntansi, untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan. Ketiadaan integritas akan mengakibatkan dampak sistemik bagi perekonomian maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Kualitas informasi dari financial statement adalah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar risiko keuangan yang dihadapi,” kata Sri Mulyani dalam World Accountant Congress yang diselenggarakan di Sydney, Australia, Selasa, 6 November 2018.

Dirinya menambahkan, profesi akuntan sangat berpengaruh dalam proses integrasi penyampaian informasi keuangan secara tradisional menuju sistem yang lebih modern. Ke depan, diperlukan keahlian akuntan untuk bisa memberikan lebih banyak kontribusi dalam hal antara lain bagaimana teknologi bisa membantu menarik pajak untuk pembangunan bangsa.

Keberhasilan program reformasi birokrasi dan transparansi kebijakan yang dijalankan Kementerian Keuangan diwujudkan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Opini WTP diberikan setelah perjalanan panjang proses reformasi selama 12 tahun dan diberikan pertama kali pada 2016. Pengembangan kebijakan akuntansi dan standar laporan keuangan tidak bisa dipisahkan dari reformasi keuangan negara,” lanjut dia.

Perubahan yang dilakukan antara lain dengan membuat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). KSAP menyusun kebijakan cash basis menjadi akrual alam laporann keuangan, penyusunan laporan perubahan arus kas dan neraca pemerintah.

“Laporan berbasis akrual diselesaikan pada 2010 dan diimplementasikan secara menyeluruh pada 2015 sebagai Standar Akuntansi Pemerintah,” pungkasnya.

(SAW)