Wajib Pajak di Palu dan Donggala Dapat Kelonggaran

Bencana Palu. Dok : AFP.

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan keringanan pembayaran pajak bagi wajib pajak (WP) korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu serta Donggala. Kebijakan ini mengecualikan sanksi perpajakan dan memberikan perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, diskresi aturan baru ini diberikan untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi WP.  Fasilitas ini bisa digunakan terutama WP yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Palu dan Donggala.

“Terkait dengan bencana gempa di Palu dan Donggala kami menerbitkan aturan yang sama dengan korban bencana di Lombok,” ujar Robert di kantornya, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar menjelaskan, kelonggaran yang diberikan yakni tidak adanya sanksi administrasi dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan serta pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan paling lama tiga bulan setelah berakhirnya kondisi tanggap darurat.

“Jadi untuk pembayaran PPN sejak Agustus-Desember 2018, PPH sejak September-Desember, kemudian jatuh tempo pembayaran PBB dari 28-31 Desember, utang pajak, SPT yang jatuh tempo sampai 28-31 Desember, itu diberikan keringanan‎ tidak dikenakan sanksi apabila terlambat bayar,” paparnya.

Arif melanjutkan, para wajib pajak korban gempa bumi dan tsunami di dua daerah tersebut juga diberikan masa waktu pelaporan dan pembayaran pajak hingga 31 Maret 2019. Aturan melalui aurat keputusan Dirjen Pajak ini telah ditandatangani dan mulai berlaku pada Kamis, 4 Oktober 2018.

“Kepdirjen ini sudah diterbitkan, sudah ditandatangani Pak Dirjen (Robert), udah-mudahan besok bisa dilaunching,” pungkas dia. 

(SAW)