Mengatur Peta Jalan Simplifikasi Tarif Cukai

Jakarta: Peta jalan (roadmap) penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya menjalankan roadmap simplifikasi tarif cukai rokok yang dipangkas bertahap sejak tahun ini sampai 2021 menjadi lima layer.

Kebijakan ini akan menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat. “Kami konsisten dalam tiga tahun ini, karena roadmap-nya mengurangi konsumsi,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, seperti dikutip dari Antara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara sebelumnya mengatakan kebijakan ini juga untuk meningkatkan kepatuhan pabrikan rokok dalam membayar tarif cukai sesuai dengan golongannya.

“Semangat dari Kementerian Keuangan adalah meningkatkan kepatuhan. Karena itu, kalau patuh tidak perlu gaduh,” kata Suahasil.

Dengan kebijakan ini, Suahasil melanjutkan, kebocoran terhadap keuangan negara juga akan berkurang. Karena itu, dia berharap kebijakan ini mampu dipahami oleh para pelaku industri.

“Semoga mindset ini didapatkan. Kepatuhan itu kami hargai, sangat dihargai sekali. Karena itu bea cukai mendesain perusahaan patuh,” ujar dia.

Untuk tahun ini, layer tarif cukai rokok berjumlah 10. Dari 2019 sampai 2021, tarif cukai rokok disederhanakan setiap tahunnya menjadi, 8, 6, dan 5 layer. Adapun pada 2017 lalu, tarif cukai rokok mencapai 12 layer.

Anggota Komisi Keuangan DPR Ahmad Najib mengatakan bahwa kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok bertujuan memastikan persaingan sehat antarpabrikan rokok. Ahmad Najib dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta mengatakan bahwa kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Najib menilai sebelum ada aturan ini, ada pabrikan yang memanfaatkan celah aturan sehingga menikmati tarif cukai yang lebih rendah. “Aturan ini menutup celah seperti ini,” katanya.

Menurut dia, PMK ini mencegah persaingan langsung antara pabrikan besar dan kecil. Adapun penyederhanaan struktur tarif cukai ini, kata Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis
(CITA) Yustinus Prastowo, adalah kebijakan yang bersifat teknis. Karena itu, tidak tepat jika diatur ke dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya kebijakan simplifikasi, Yustinus menambahkan persaingan di industri rokok lebih sehat karena kebijakan ini nantinya akan memisahkan antara pabrikan besar dan kecil.

“Pabrikan besar tidak bisa lagi bermain di tarif cukai golongan II, yang diperuntukkan buat pabrikan kecil. Artinya besar lawan besar, dan kecil lawan kecil,” ungkapnya.

(AHL)