Darmin Pastikan BKPM Operasikan OSS di Awal 2019

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap menjadi operator sistem layanan terintegrasi elektronik (OSS) mulai Januari 2019.

“Kita lagi melihat tanggal yang enak di Januari. Mereka lagi menyusun teknisnya, rencana tanggal berapa pasnya. Tapi di Januari itu, operasionalnya pindah ke BKPM,” kata Darmin, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.

Darmin menjelaskan secara teknis BKPM sudah siap menjalankan peran sebagai operator sistem OSS, karena hal-hal terkait pendukung pelaksanaan perizinan terpadu tersebut telah direncanakan sejak lama.

Sistem perizinan terpadu elektronik atau Online Single Submission diresmikan oleh pemerintah pada 9 Juli 2018 untuk mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia.

Dengan adanya sistem ini, para pelaku usaha tidak perlu mengurus perizinan di berbagai tempat untuk memulai usaha, karena program OSS telah mempermudah segala hal mengenai kemudahan berbisnis. Pemerintah mengharapkan sistem OSS dapat mendorong kinerja investasi dalam bidang pengolahan terutama yang berbasis ekspor dan subtitusi impor.

Kemenko Perekonomian terpilih menjadi operator sistem layanan sejak Juli hingga akhir Desember 2018 karena BKPM belum sanggup untuk mengelola karena adanya keterbatasan teknis.

Setelah itu, operasional sistem perizinan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan investasi pada 2019 dan mampu memperbaiki peringkat kemudahan berusaha ini, dipastikan akan kembali ke BKPM.

(ABD)

Sukuk ST-002 Lampaui Target Rp1,17 Triliun

Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyambut keberhasilan Sukuk Negara Tabungan 002 atau ST-002 melampaui target awal senilai Rp1,7 triliun.

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianty Hadiningdyah menuturkan hingga penutupan akhir masa penawaran Sukuk Negara Tabungan 002 pada 22 November 2018 didapatkan dana masyarakat senilai Rp4,9 triliun.

“Sejak awal kami optimistis Sukuk 002 diminati pasar. Hasilnya, dari target awal Rp1,7 triliun, ternyata hingga masa penawaran ditutup pada 22 November, ST-002 meraup Rp4,9 triliun atau setara 290 persen dari target dan melampaui pencapaian ST-001 pada 2016 sebesar Rp2,59 triliun,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 10 Desember 2018. 

Penjualan ST-002 dengan rata-rata volume pembelian per investor adalah sebesar Rp300,13 juta dan menjangkau 16.477 investor di seluruh provinsi di Indonesia, dengan investor baru e-SBN atau yang belum pernah memesan SBR003 dan SBR004 sebanyak 11.591 investor.

DJPPR mendapati sumlah investor terbesar adalah yang melakukan pembelian pada rentang Rp1 juta-Rp100 juta, yang mencapai 59,55 persen sementara berdasarkan usia, jumlah investor dari generasi milenial mencapai 44,61 persen dari total jumlah investor, atau sebanyak 7.350 investor.

“Adapun dari sisi volume pembelian, kelompok Baby Boomers atau berusia 54-72 tahun adalah terbesar, yang mencapai 45,44 persen dari total volume pembelian, atau sebesar Rp2,25 triliun,” paparnya.

Sedangkan jumlah investor terbesar berdasarkan kelompok pekerjaan adalah Pegawai Swasta yang mencapai 36,49 persen, selanjutnya kelompok Wiraswasta dan PNS/ TNI/ Polri yang masing-masing mencapai 18,72 persen dan 11,71 persen.

Adapun volume pembelian terbesar berdasarkan kelompok pekerjaan adalah Wiraswasta yang mencapai 35,03 persen, disusul oleh Pegawai Swasta dan Ibu Rumah Tangga yang masing-masing mencapai 26,46 persen dan 14,10 persen.

Penduduk DKI Jakarta masih mendominasi asal pembeli ST-002 yang mencapai Rp2,26 triliun (45,63 persen), sedangkan wilayah Indonesia Bagian Barat selain DKI Jakarta mencapai Rp2,20 triliun (44,56 persen), dan wilayah Indonesia Bagian Tengah mencapai Rp452,31 miliar (9,15 persen).

Sukuk Negara Tabungan atau (Sukuk Tabungan) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

Produk ST-002 mulai ditawarkan pemerintah pada 1-22 November 2018 dengan masa proses penyelesaian akhir transaksi (setelmen) pada 29 November 2018 dan jatuh tempo pada 10 November 2020 dengan fasilitas early redemption.

ST-002 adalah instrumen yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun terdapat fasilitas early redemption. Early redemption merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok ST-002 oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo.

Fasilitas ini hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dengan minimal kepemilikan Rp2 juta di setiap Mitra Distribusi dan jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk early redemption adalah 50 persen dari total kepemilikan investor.

“Minimum pemesanan ST-002 adalah Rp1 juta, sementara maksimum pemesanan mencapai Rp3 miliar. Melalui investasi Sukuk Tabungan, Pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada Warga Negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional,” papar Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan RI Loto Srinaita Ginting.

Hasil investasi Sukuk Tabungan, lanjutnya, akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri.

(SAW)

Luhut Siap Bebaskan Pajak untuk Mobil Listrik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (MI/PIUS ERLANGGA)

Jakarta: Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan siap memberikan insentif bagi industri yang mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung insentif yang diberikan bisa berupa pembebasan pajak.

Luhut mengatakan meski dirakit di Indonesia namun tentu ada beberapa komponen yang tidak tersedia di dalam negeri. Berarti komponen tersebut harus diimpor. Komponen impor itu yang nantinya tidak akan dikenakan bea masuk dan lain sebagainya.

“Misalnya pajak nol persen, nanti kita lihat. Kan tidak semua komponen mobil listrik  dari Indonesia. Misalnya cobalt-nya mungkin kita kasih pajak masuk nol biar lebih murah,” kata Luhut, di Kemenko Perekonomian, Kamis malalm, 6 Desember 2018.

Saat ini pemerintah masih menyusun draf peraturan presiden (Perpres) untuk mendorong mobil listrik. Luhut dan jajarannya masih memfinalkan isi draf yang telah disusun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian.

“Sedang kita sinkronisasi. Minggu depan kita rapat sampaikan pada Presiden. Di-ratasin, nanti diputuskan. Jadi sebelum ke Presiden kita matangkan dulu semua sehingga pengambilan keputusan betul-betul cermat,” tutur dia.

Ia mengatakan dsaah satu yang tengah dimatangkan yakni terkait mana yang perlu dikeluarkan terlebih dahulu. Sebagian menyarankan hybrid car terlebih dahulu baru mobil listrik dan sebagian lagi bilang langsung mobil listrik.

Draf aturan tersebut sebenarnya telah dibahas saat sidang di istana. Namun Kementerian Perindustrian waktu itu keberatan lantaran Kementerian ESDM dalam draf yang mereka rancang menegaskan bila 2040 semua diwajibkan sudah menggunakan mobil listrik.

(ABD)

Menkeu Siap Revisi Aturan Pajak demi IPO

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap merevisi aturan pajak demi menarik minat investor terhadap penawaran saham perdana (IPO). Pasalnya, aturan yang ada sudah berjalan hampir 10 tahun dan perlu dievaluasi.

Saat ini Wajib pajak (WP) badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka (emiten) akan mendapatkan potongan pajak penghasilan (PPh) sebesar lima persen. Syaratnya adalah perusahaan melepas 40 persen sahamnya ke publik melalui pasar modal.

“Nanti saya lihat, kan itu policy yang sebenarnya sudah dilakukan hampir 10 tahun yang lalu. Waktu periode sebelumnya. Waktu kita launch kan enggak terlalu banyak waktu itu. Kemudian baru tahun ini kita lihat efektivitasnya,” kata Ani sapaamnya ditemui di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin 3 Desember 2018.

Ani mengungkapkan revisi aturan maupun insentif fiskal lainnya sudah dibahas selama setahun terakhir. Hal ini juga sudah dibicarakan langsung dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.

“Kita sudah diskusi dengan Pak Robert juga termasuk mengenai deviden kita akan melakukan review terhadap policy-policy ini. Kita harapkan semuanya akan mendapatkan konteks yang lebih baik dan kemudian bisa luncurkan sebelum akhir tahun atau awal tahun,” jelas dia.

Ia pun berharap insentif yang diberikan pemerintah bisa mendorong lebih banyak perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia. Menurutnya jika semakin banyak perusahaan tercatat di pasar modal, maka akan berdampak positif bagi perekonomian.

Concern-nya bukan cuma itu (pengurangan PPh) saja. Nanti kita lihat. Tapi saya tentu mendorong para perusahaan-perusahaan itu untuk listed. Karena itu baik bagi perekonomian kita,” pungkasnya.

(Des)

Alasan Vietnam Lebih Unggul Tarik Investor Dibandingkan RI

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Indonesia harus bersaing dengan negara lain dalam menarik minat investor. Di Asia Tenggara saja, Indonesia harus bisa bersaing dengan Malaysia, Thailand, hingga Vietnam untuk mengajak investor menanamkan modalnya.

Dalam peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) yang dirilis Bank Dunia, Indonesia hanya berada di posisi 73 dari 190 negara. Indonesia ada di bawah Vietnam yang berada di peringkat 69, Malaysia di posisi ke-15, dan Thailand yang menempati posisi 27.

“Lihat EODB, Indonesia, India, Vietnam, Malaysia, Thalaind, itu bagaimana? Tidak haya EODB, tetapi kita dengan India dan Vietnam berimbang,” kata dia di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.

Dirinya menambahkan, salah satu yang membedakan Indonesia dengan Vietnam adalah harga tanah yang lebih murah. Untuk itu, pemerintah berupaya menyediakan lahan yang lebih mudah bagi investor melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah daerah.

“Kita sedang merumuskan lagi regulasi KEK itu. Kita tadinya kalau industri ke luar Jawa, kalau jasa boleh di Jawa. Kita itu sudah mengubah itu sejak beberapa bulan lalu. Industri boleh di Jawa tetapi yang value added-nya lebih tinggi (di luar Jawa), biar yang hilirisasi jalan,” jelas dia.

Pemerintah juga terus melakukan reformasi demi menarik minat investor. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yang bertujuan agar investor bisa lebih mudah menanamkan modalnya di Indonesia dengan berbagai insentif yang diberikan.

Paket kebijakan berisi mengenai perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), dan pengaturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Semua insentif juga dimaksudkan untuk mengurangi defisit neraca berjalan (CAD).

(AHL)

Super Tax Deduction Bakal Diberikan Akhir Tahun

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Jakarta: Pemerintah memastikan bakal mengeluarkan kebijakan insentif fiskal berupa super tax deduction atau pemotongan pajak hingga 200 persen untuk industri yang melaksanakan program pendidikan vokasi. Implementasinya bakal dilakukan pada akhir tahun ini.

“Dengan Menteri Keuangan mudah-mudahan bisa diselesaikan setelah paket kebijakan ekonomi XVI, ini akan masuk di situ, target Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bisa semua tahun ini,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartato di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

Keleluasaan pajak ini akan diberikan bagi industri yang serius menghadirkan pelatihan vokasi dengan meningkatkan level keahlian tenaga kerjanya. Fasilitas pendidikan dan pelatihan industri dalam membantu program sekolah menengah kejuruan pun menjadi poin yang ditekankan kepada perusahaan.

“Ada industri mendirikan diklat dan vokasi perusahaan yang bantu SMK menyediakan peralatan dan ini akan jadi subyek super tax decutable. Kalau ini bisa dilakukan, akan bergerak secara masif untuk semua sektor industri,” ungkapnya.

Kebijakan ini dilakukan dalam fokus pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Persaingan kerja akan menjadi seimbang setelah memiliki kemampuan khusus terutama di era industri 4.0.

“Presiden minta lebih banyak orang Indonesia diberi pelatihan persiapan untuk hadapi perubahan. Untuk di level pimpinan sudah dilakukan pelatihan batch pertama dimulai, tapi presiden minta jumlahnya dimasalkan,” paparnya.

Implementasi kebijakan juga akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan yang fokus mengembangkan potensi SDM dalam negeri. Pengembangan pusat ekonomi di sebuah kawasan diharapkan bisa diisi oleh pekerja lokal dengan standar keahlian industri.

“Presiden tidak mau puluhan ribu, maunya jutaan orang, itu tantangan untuk dilakukan salah satunya super decutable tax. Usulan kami sudah disampaikan presiden besarnya 200 persen untuk vokasi,” tandasnya.

(AHL)

Wapres Jelaskan Urgensi Penerbitan DNI

Wakil Presiden Jusuf Kalla nilai relaksasi Daftar Negativ Investasi lebih dibebaskan. (Foto: AFP).

Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) belum perlu dikeluarkan. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sebaliknya.

Baca juga: Kadin Sebut Pemerintah Setuju Kaji Ulang Relaksasi DNI.

“Kenapa kita lebih membebaskan? Dari data yang ada perkembangan (investasi) kita lebih rendah dibanding Vietnam, Malaysia, dan Thailand,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 23 November 2018. 

Kalla mengatakan tiga negara itu lebih terbuka buat investor asing. Sedangkan Indonesia lebih tertutup buat para investor asing. 

Hal ini bakal berdampak terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Karena, Indonesia bakal ketinggalan dari negara tetangga jika tak mempunyai aturan yang lebih bersaing. 

“Maka lama-lama kita ketinggalan investasi, dan kalau ketinggalan investasi kita ketinggalan jumlah lapangan kerja, pajak tidak akan naik kan,” kata dia. 

Kalla juga menjawab keluhan Apindo dan Kadin tentang kurangnya pembicaraan tentang kebijakan ini. Kalla menyebut tak seluruh kebijakan pemerintah harus melibatkan pengusaha. 

“Jangan lupa, Presiden dan saya juga Menko Maritim (Luhut Binsar Panjaitan) pengusaha juga, jadi ngerti juga,” kata dia. 

Selain itu, Kalla menyebut Apindo dan Kadin bisa berkomunikasi langsung dengan menteri dan Presiden. Ia menegaskan kebijakan ini tak akan mengurangi kesempatan buat pengusaha nasional. 

“Tapi sekali lagi (pemerintah) tidak mengurangi kesempatan pengusaha nasional untuk berusaha, tidak mengurangi,” pungkas Kalla.

(FJR)

ADB: Pertumbuhan Pasar Obligasi RI Salah Satu Tertinggi di Asia

Jakarta: Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) terbaru menyatakan pertumbuhan pasar obligasi Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia dalam periode triwulan III-2018.

Laporan berjudul “Asia Bond Monitor” yang diterima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 21 November 2018, menyebutkan pasar obligasi Indonesia tumbuh 13,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, yang didukung oleh kinerja penjualan Surat Berharga Negara (SBN).

Penjualan obligasi pemerintah tercatat tumbuh 13,5 persen selama periode Juli hingga September 2018 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya atau sebesar USD157 miliar. Pertumbuhan penjualan surat utang pemerintah ini juga didukung oleh kinerja penyerapan obligasi perusahaan yang tumbuh 16,5 persen dibandingkan akhir triwulan III-2017 atau mencapai USD28 miliar.

Salah satu penyebab percepatan pertumbuhan pasar obligasi Indonesia adalah kebijakan bank sentral yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan guna mengundang minat pelaku pasar keuangan.

Selama ini, pasar obligasi Indonesia tercaat cukup rentan terhadap perkembangan yang terjadi di pasar keuangan global karena salah satu pemegang SBN terbesar adalah investor asing.

Laporan ADB mengenai perkembangan pasar obligasi di Asia ini juga menyatakan adanya risiko jangka pendek yang masih membayangi pasar obligasi di kawasan Asia Timur.

Namun, tantangan tersebut dapat teratasi apabila kebijakan dari para pemangku kepentingan tetap berhati-hati dalam menghadapi risiko. Beberapa risiko jangka pendek tersebut antara lain risiko internal di negara berkembang, kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed), dan potensi terjadinya perang dagang.

Selama ini, kondisi likuiditas yang ketat juga menjadi penyebab tingginya risiko pertumbuhan utang swasta dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, perlemahan mata uang regional dan aliran modal keluar bisa menciptakan tambahan risiko bagi stabilitas keuangan di kawasan.

“Perhatian terhadap negara berkembang sedang meningkat, namun fundamental pasar Asia yang tetap kuat bisa menarik minat investor kembali ke pasar obligasi di kawasan,” ujar Kepala Ekonom ADB Yasuyuki Sawada.

Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di kawasan harus terus mengawasi perkembangan global dan menyiapkan antisipasi terhadap terjadinya gejolak.

Penerbitan Surat Utang Tiongkok

Laporan ini juga menyatakan adanya peningkatan penerbitan surat utang di Tiongkok seiring dengan tingginya penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Hingga akhir September 2018, Tiongkok tercatat mendominasi pasar obligasi di Asia Timur yaitu dengan penerbitan total sebesar USD9,2 triliun.

Laporan tersebut ikut mencatat hasil tahunan survei likuiditas pasar obligasi yang menyebutkan adanya pengurangan likuiditas di negara-negara seperti Indonesia, Korea Selatan, Malaysia dan Filipina. Dengan likuiditas tinggi tercatat di Tiongkok, Hong Kong, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

(AHL)

Aliran Dana Masuk Kembali Rp24 Triliun

Solo: Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan arus modal masuk yang tercatat sejak awal November 2018 sebesar Rp24 triliun turut memberikan andil kepada pergerakan rupiah yang cenderung menguat.

“Dari awal November, inflow Rp24 triliun masuk dari saham, SBN maupun corporate bonds,” katanya dalam pelatihan wartawan di Solo, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

Tren penguatan rupiah sejak akhir Oktober 2018 ini telah menekan depresiasi mata uang terhadap dolar AS yang sejak awal tahun mencapai 7,14 persen.

Meski demikian, ia menilai pergerakan rupiah saat ini masih berada di bawah fundamen atau undervalued karena mata uang masih berpotensi untuk mengalami penguatan lebih lanjut.

“Kalau melihat gambaran fundamen dan outlook, seharusnya rupiah tidak melemah. Tapi rupiah tidak sendirian karena di emerging market lain juga terjadi,” Dody menambahkan.

Dody memastikan BI terus melaksanakan mandat untuk menjaga nilai tukar dengan memperbaiki neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit dan hal tersebut telah dilakukan melalui penaikan suku bunga.

“Instrumen moneter yang kita lakukan untuk menyakinkan inflasi dan current account deficit terjaga. Kalau terjaga, tentunya kebijakan moneter, posisinya netral,” tandasnya.

Prospek Bursa Cerah

Penguatan rupiah terhadap dolar AS diprediksi akan mendorong penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Inodnesia. Analis dari Indosurya Securities William Surya Wijaya mengatakan IHSG mengawali pekan pendeknya dengan terus berusaha menggeser rentang konsolidasi ke arah yang lebih baik.

“Stabilnya nilai tukar rupiah ditambah dengan kuatnya fundamen perekonomian dalam negeri turut menopang pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” kata William, kemarin.

William memproyeksikan pada perdagangan hari ini IHSG akan bergerak pada rentang 5.868-6.123. Capital inflow juga turut mendongkrak performa IHSG sepekan ke depan. Pada pekan lalu investor asing mencatat net buy sebesar Rp1,65 triliun.

“Adanya capital inflow yang berkelanjutan akan mendongkrak IHSG kembali menuju level tertinggi,” pungkasnya. (Media Indonesia)

(AHL)

Memikat Investor Kembali ke Pangkuan

Jakarta: Untuk mengerem laju modal keluar karena investor lebih terpikat suku bunga global dan menekan defisit neraca perdagangan, Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 menjadi enam persen.

Apabila diakumulasi hingga November 2018, bank sentral telah menaikkan suku bunga enam kali sebesar 175 basis poin. BI pun menaikkan suku bunga pinjaman bagi bank yang memerlukan likuiditas harian (lending facility) menjadi 6,85 persen dan suku bunga penempatan likuiditas harian perbankan di BI (deposit facility) menjadi 5,25 persen.

“Ini untuk menambah daya tarik aset keuangan domestik dan mengantisipasi kenaikan suku bunga global beberapa bulan ke depan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo kepada wartawan seusai memimpin Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis, 15 November 2018.

Rapat Dewan Gubernur BI memprediksikan bank sentral AS, The Fed, akan melanjutkan serial kenaikan suku bunga acuan mereka pada Desember 2018 dan mempertahankan kebijakan normalisasi neraca.

“Kenaikan suku bunga acuan dilakukan di tengah pergerakan rupiah yang menunjukkan penguatan. Namun, ketidakpastian global beberapa bulan ke depan perlu diantisipasi,” lanjut Perry.

Di kuartal III-2018, lanjut Perry, defisit transaksi berjalan menjadi 3,37 persen dari produk domestik bruto (PDB). Akan tetapi, secara tahun berjalan berada di bawah tiga persen dari PDB dan selanjutnya menjadi 2,5 persen dari PDB di 2019.

Laporan BPS kemarin menyatakan defisit transaksi berjalan dipicu tekanan impor. Neraca perdagangan Oktober 2018 defisit hingga USD1,82 miliar.

Analis Valbury Asia Futures Lukman Leong menilai langkah BI mengerek suku bunga acuan diharapkan mampu menopang rupiah di tengah kekhawatiran investor terhadap rencana The Fed Desember mendatang.

Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Dimas Ardhinugraha pun mengamati investor asing yang mulai membeli kembali obligasi. “Mereka mencatatkan pembelian USD1,4 miliar di kuartal III. Obligasi kita masih menarik.”

Presiden Direktur Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menilai tepat langkah BI menaikkan suku bunga acuan.

“Walaupun perhitungan kami di akhir tahun seharusnya defisit transaksi berjalan di bawah tiga persen PDB, kami menganggap ini membuat investor tertarik dengan suku bunga lebih tinggi,” ungkap Kartika.

Kondisi APBN

Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga akhir Oktober 2018 sebesar Rp237 triliun atau 1,6 persen dari PDB. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, angka itu lebih kecil daripada defisit periode sama tahun lalu sebesar 2,26 persen dari PDB. Defisit itu merupakan selisih dari pendapatan negara periode Januari-Oktober sebesar Rp1.483,9 triliun dikurangi belanja negara Rp1.720,8 triliun.

Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.074,4 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp646,4 triliun.

Adapun realisasi pendapatan dalam negeri hingga akhir Oktober 2018 mencapai Rp1.476,1 triliun atau 78 persen dari target APBN. Penerimaan tersebut berasal dari pajak sebesar Rp1.160,7 triliun dan PNBP Rp315,4 triliun.

“Ini perbaikan signifikan. Kondisi APBN kita kuat. Hingga akhir tahun, defisit anggaran diproyeksikan di kisaran 1,96-1,98 persen PDB. Atau lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 2,19 persen. Intinya, defisit anggaran tidak lebih dari dua persen,” tandas Sri saat jumpa pers di Kementerian Keuangan, Kamis, 15 November 2018.

(AHL)

BKF: Anggaran Dirancang agar Tidak Tambah Utang

Depok: Pemerintah merancang anggaran sedemikian rupa supaya tambahan utang tidak terus naik tiap tahun.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2019 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin,12 November 2018.

Suahasil menjelaskan bahwa tambahan utang diturunkan sebagai konsekuensi logis dari suku bunga AS yang diprediksi masih terus naik. Tambahan utang pemerintah tercatat sebesar Rp1.329,9 triliun dalam tiga tahun (2015-2017), meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp799,8 triliun.

Pada 2017, tambahan utang pemerintah Rp429,1 triliun. Suahasil mengatakan bahwa mulai 2018, pemerintah dengan sengaja mendesain supaya tambahan utang tidak terus naik. Tambahan utang pemerintah pada 2018 adalah sebesar Rp387,4 triliun sementara pada 2019 menjadi Rp359,3 triliun.

“Utang adalah implikasi dari pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan. Pengeluaran lebih besar karena keperluannya banyak. Tambahan utang salah satunya untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan,” kata Suahasil.

Pengelolaan utang paling strategis yang dilakukan pemerintah adalah menjaga defisit APBN setiap tahun tidak boleh lebih dari tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan total jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen PDB.

“Indonesia masih konsisten mengikuti, sehingga defisit Indonesia tidak pernah di atas tiga persen per tahun,” kata dia.

Menurut catatan Kemenkeu, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir September 2018 mencapai Rp4.416,37 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp816,73 triliun, pinjaman dalam negeri Rp6,38 triliun, surat berharga negara (SBN) berdenominasi rupiah Rp2.537,16 triliun dan SBN berdenominasi valas Rp1.056,10 triliun.

(SAW)

Defisit Transaksi Berjalan Naik jadi 3,37%

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2018 meningkat sejalan dengan menguatnya permintaan domestik. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2018 tercatat sebesar USD8,8 miliar atau 3,37 persen PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar USD8 miliar atau 3,02 persen PDB.

“Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif defisit neraca transaksi berjalan hingga triwulan III-2018 tercatat 2,86 persen PDB sehingga masih berada dalam batas aman,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 9 November 2018.

Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang dan meningkatnya defisit neraca jasa. Penurunan kinerja neraca perdagangan barang terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan migas, sementara peningkatan surplus neraca perdagangan barang nonmigas relatif terbatas akibat tingginya impor karena kuatnya permintaan domestik.

Peningkatan defisit neraca perdagangan migas terjadi seiring dengan meningkatnya impor minyak di tengah naiknya harga minyak dunia. Defisit neraca transaksi berjalan yang meningkat juga bersumber dari naiknya defisit neraca jasa, khususnya jasa transportasi, sejalan dengan peningkatan impor barang dan pelaksanaan kegiatan ibadah haji.

“Meski demikian, defisit neraca transaksi berjalan yang lebih besar tertahan oleh meningkatnya pertumbuhan ekspor produk manufaktur dan kenaikan surplus jasa perjalanan seiring naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, antara lain terkait penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang,” jelas dia.

Transaksi modal dan finansial pada triwulan III-2018 mencatat surplus yang cukup besar sebagai cerminan masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik. Transaksi modal dan finansial pada triwulan laporan mencatat surplus USD4,2 miliar, didukung oleh meningkatnya aliran masuk investasi langsung.

Selain itu, aliran dana asing pada instrumen Surat Berharga Negara dan pinjaman luar negeri korporasi juga kembali meningkat. Meskipun demikian, surplus transaksi modal dan finansial tersebut belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III-2018 mengalami defisit sebesar USD4,4 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2018 menjadi sebesar USD114,8 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor.

Ke depan, kinerja NPI diprakirakan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Koordinasi yang kuat dan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor diyakini akan berdampak positif dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan tetap berada di bawah tiga persen.

Pada saat yang bersamaan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan global yang dapat memengaruhi prospek NPI, seperti masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, volume perdagangan dunia yang cenderung menurun, dan kenaikan harga minyak dunia.

“Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural,” pungkasnya.

(AHL)

Akuntan Berperan Strategis dalam Transparansi Kebijakan

Ilustrasi (MI/RAMDANI).

Sydney: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai profesi akuntan menjadi salah satu pekerjaan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia. Peran akuntan sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena menjadi ujung tombak utama setiap institusi.

Menurut dia, integritas menjadi modal utama untuk setiap profesi, termasuk akuntansi, untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan. Ketiadaan integritas akan mengakibatkan dampak sistemik bagi perekonomian maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Kualitas informasi dari financial statement adalah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar risiko keuangan yang dihadapi,” kata Sri Mulyani dalam World Accountant Congress yang diselenggarakan di Sydney, Australia, Selasa, 6 November 2018.

Dirinya menambahkan, profesi akuntan sangat berpengaruh dalam proses integrasi penyampaian informasi keuangan secara tradisional menuju sistem yang lebih modern. Ke depan, diperlukan keahlian akuntan untuk bisa memberikan lebih banyak kontribusi dalam hal antara lain bagaimana teknologi bisa membantu menarik pajak untuk pembangunan bangsa.

Keberhasilan program reformasi birokrasi dan transparansi kebijakan yang dijalankan Kementerian Keuangan diwujudkan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Opini WTP diberikan setelah perjalanan panjang proses reformasi selama 12 tahun dan diberikan pertama kali pada 2016. Pengembangan kebijakan akuntansi dan standar laporan keuangan tidak bisa dipisahkan dari reformasi keuangan negara,” lanjut dia.

Perubahan yang dilakukan antara lain dengan membuat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). KSAP menyusun kebijakan cash basis menjadi akrual alam laporann keuangan, penyusunan laporan perubahan arus kas dan neraca pemerintah.

“Laporan berbasis akrual diselesaikan pada 2010 dan diimplementasikan secara menyeluruh pada 2015 sebagai Standar Akuntansi Pemerintah,” pungkasnya.

(SAW)