Pengamat: Indonesia Hadapi Sembilan Tantangan dalam APBN 2019

Jakarta: Pengamat ekonomi politik Ichsanudin Noorsy menilai Indonesia menghadapi sembilan tantangan baik domestik maupun internasional dari pendekatan Rancangan APBN 2019.

“Saya mencatat ada empat tantangan dalam negeri dan lima tantangan internasional yang dihadapi Indonesia,” kata Ichsanuddin Noorsy pada diskusi “RAPBN 2019 dan Tantangan Pembangunan Nasional” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, dikutip dari Antara, Selasa, 25 September 2018.

Menurut Ichsanuddin, empat tantangan dalam negeri meliputi, pertama, adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. “Pada hari ini nilai tukar rupiah ada pada titik Rp14.910. Pada RAPBN 2019, asumsi rupiah diusulkan Rp14.400,” katanya.

Ichsanuddin memprediksi nilai tukar rupiah dapat melemah lagi sampai melampaui Rp15.000 jika Bank Sentral Amerika menaikkan lagi suku bunganya.
“Kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan, apakah Bank Sentral Amerika menaikkan lagi atau tidak suku bunganya,” katanya.

Menurut dia, kalau Bank Sentral Asia menaikkan lagi suku bunganya, maka rupiah akan melemah lagi. “Ini menunjukkan bagaimana Pemerintah menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah,” katanya.

Kedua, pada saat nilai tukar rupiah melemah, Pemerintah seharusnya menggenjot ekspor untuk menguatkan nilai tukar rupiah.

“Ternyata tidak dilakukan. Neraca pembayaran Indonesia tetap negatif. Defisit transaksi berjalan tetap pada kisaran tiga persen,” katanya. Ketiga, Pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan terjadinya gejolak harga.

Menurut  Ichsanuddin, harga minyak dunia saat ini sekitar USD80 per barel, harga tertinggi sejak 2008, sedangkan asumsi APBN untuk harga minyak dunia hanya USD70 per barel.

“Itu artinya ada defisit USD10 per barel dari asumi APBN,” katanya.

Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia akan mengerek naik harga komoditas lainnya seperti batu bara, gas, sawit, dan sebagainya.

“Kenaikan harga-harga tersebut berdampak terjadinya inflasi,” katanya.

Keempat, karena adanya inflasi maka perbaikan gini ratio yang sebelumnya dipublikasi dari 0,408 menjadi 0,389, pada hakekatnya tidak bisa mencapai apa-apa.

“Terbukti dalam Nota Keuangan pada RAPBN 2019, gini ratio tetap dinyatakan 0,389,” katanya yang menegaskan dari empat tantangan Indonesia di dalam negeri menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih rapuh.

(SAW)

Lelang SUN Pemerintah Raup Rp20 Triliun

Jakarta: Pemerintah meraup Rp20 triliun dari hasil lelang Surat Utang Negara (SUN), Selasa 25 September 2018. Dari enam seri SUN yang dilelang hari ini, pemerintah menerima penawaran yang masuk sebanyak Rp51,53 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dari lelang SUN tersebut, seri baru SPN03181226 mendapatkan penawaran terbanyak sebesar Rp15 triliun.

Adapun nominal yang dimenangkan sebanyak Rp3 triliun. Seri yang jatuh tempo pada 26 Desember 2018 tersebut memiliki rata-rata imbal hasil (yield) tertimbang sebesar 5,576 persen.

Selanjutnya, seri FR0078 mendapatkan penawaran sebesar Rp12,21 triliun dengan Rp7,95 triliun di antaranya dimenangkan. Seri yang jatuh tempo pada 15 Mei 2029 ini memiliki yield tertimbang yang dimenangkan sebesar 8,26937 persen.

Sementara itu, seri FR0077 mendapat penawaran sebesar Rp11,19 trilun dan yang dimenangkan sebesar Rp 5,2 triliun. Jatuh tempo pada seri tersebut yakni 15 Mei 2024 ini memiliki yield rata-rata tertimbang sebesar 8,21987 persen.

Seri SPN12190606 mendapat penawaran masuk sebesar Rp9 triliun dan yang dimenangkan sebesar Rp 1,5 triliun. Adapun seri yang jatuh tempo pada 6 Juni 2019 tersebut memiliki yield rata-rata tertimbang sebesar 5,87600 persen.

Kemudian, seri FR0065 mendapat penawaran masuk sebesar Rp2,94 triliun dan yang dimenangkan sebesar Rp1,6 triliun. Seri yang jatuh tempo pada 15 Mei 2023 ini memiliki yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 8,42784 persen.

Adapun seri FR0075 memiliki penawaran sebesar Rp1,187 triliun dan yang dimenangkan hanya Rp750 miliar. Seri yang jatuh tempo pada 15 Mei 2038 ini memiliki yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 8,72882 persen.

(AHL)

Soal Kenaikan CAD, Sri Mulyani: Saya Tidak akan Berhenti Ngomel

Menkeu Sri Mulyani. (MI/Permana).

Jakarta: Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan fokus dalam menurunkan defisit transaksi berjalan (CAD). Dirinya akan terus mengupayakan agar pemerintah bisa mengurangi defisit CAD.

“Selama defisit transaksi berjalan besar saya tidak berhenti ngomel. Saya tahu pressure akan dilakukan, jangan berharap saya jadi nice enough,” kata dia di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

Sampai dengan semester I-2018, defisit transaksi berjalan  mencapai USD13,7 miliar atau 2,6 persen terhadap Produk Domestik Bruot (PDB). Posisi tersebut masih aman karena berada di bawah tiga persen dari PDB.

Dirinya menambahkan, kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor terhadap 1.147 barang merupakan salah satu upaya untuk menekan defisit CAD. Kebijakan tersebut menjadi peredam melebarnya defisit CAD.

“We have to prepare, ekspor lebih baik lagi. Seperti sakit demam, yang kita lakukan PPh 22 impor 1.147 HS Code coba turunkan tensi panas. Padahal yang harus ditingkatkan ekspornya,” jelas dia.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta berbagai pihak berupaya meningkatkan ekspor nasional. Namun dengan daya saing antar negara yang juga meningkat, maka dibutuhkan upaya bersama demi perbaikan struktur ekonomi Indonesia.

“Idealnya, defisit transaksi berjalan harus dipecahkan dengan ekspor naik, bukan impor turun. Kalau ekspor naik, competitiveness naik dimana-mana, bahkan kita bisa jadi negara eksportir,” pungkasnya.

(SAW)

Bertemu Sri Mulyani, Inggris Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Muda Inggris urusan Ekonomi John Glen. (FOTO: dok Humas Kedubes Inggris)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Muda Inggris urusan Ekonomi John Glen. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Inggris dengan negara-negara di Asia.

Setelah Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa, Glen mengatakan Inggris tak akan menjauh dari kerja sama dengan negara lain dunia. Apalagi Inggris dengan Asia memiliki peluang untuk tumbuh bersama, khususnya dalam layanan keuangan.

“Saya memiliki pertemuan yang sangat-sangat bermanfaat dengan menteri keuangan Anda. Kami membahas berbagai masalah bagaimana kami dapat bekerja bersama karena ekonomi Indonesia terus berkembang dan berkembang,” kata dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

Dirinya menambahkan, banyak kerja sama yang mungkin bisa dilakukan antara Inggris dengan Indonesia. Salah satunya adalah kerja sama untuk green finance, mengingat peluang untuk pembiayaan yang ramah lingkungan ke depannya sangat terbuka.

“Beberapa pengalaman bersama yang kita miliki adalah kita melihat ke masa depan, melihat ke generasi berikutnya dan bagaimana kita sebagai pemerintah memungkinkan anak-anak muda kami untuk mengakses layanan keuangan juga,” jelas dia.

Sekadar diketahui, perdagangan antara Inggris dengan ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia terus mengalami pertumbuhan. Ekspor Inggris ke ASEAN tahun lalu mencapai 17,1 triliun poundsterling, yang 50,8 persen di antaranya merupakan layanan finansial dan layanan bisnis lainnya.

Selain dengan Indonesia, Inggris juga berencana memperkuat kerja sama dengan Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Apalagi nilai perdagangan antara Inggris dan Jepang mencapai 28 triliun poundsterling tahun lalu.

(AHL)

SDM Melek Teknologi, Ekonomi Bisa Tumbuh 7%

Menperin Airlangga Hartarto. Dok; Kemenperin.

Jakarta: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga tujuh persen apabila memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi.

“Kalau seluruh tenaga kerja di sektor industri sudah melek teknologi, ekonomi Indonesia berpotensi meningkat lagi 1-2 persen, sehingga target pertumbuhan bisa mencapai tujuh persen pada 2030,” paparnya seperti dikutip dari Antara, Minggu, 23 September 2018.

Hal tersebut, lanjutnya, dapat diwijudkan melalui implementasi industri 4.0 yang telah dicanangkan pemerintah. Bahkan, tambah Airlangga, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, aspirasi besar yang akan diwujudkan adalah Indonesia masuk dalam jajaran negara 10 ekonomi terbesar di dunia 2030. Hal ini diyakini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Menperin menambahkan partisipasi dan produktivitas tenaga kerja industri mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, menurut dia, diperlukan penguasaan teknologi digital guna menghasilkan inovasi sehingga bisa berdaya saing tinggi.

“Saat ini, di Indonesia, partisipasi tenaga kerja berada di tingkat 70 persen, kemudian tingkat pengangguran berada di level terendah sepanjang masa, yaitu 5,13 persen,” imbuhnya. Selain itu, tambahnya, angka kemiskinan berada pada 9,8 persen, terendah dalam dua dekade terakhir.

(SAW)

Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka Pendek

Jakarta: Pengamat Kebijakan Fiskal Yustinus Prastowo mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang baru diterbitkan dinilai tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.

“Ini ide yang win-win (solution), karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri,” ujar Yustinus dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu 23 September 2018.

Ia menjelaskan, perpres tersebut melakukan earmarking yaitu anggaran yang penerimaan maupun pengeluarannya secara spesifik sudah ditentukan.

Dari satu batang harga rokok yang dibeli, di dalamnya ada pungutan yang dibayar konsumen, dua di antaranya adalah Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok.

Sementara dari pungutan CHT yang dibayar, dua persennya diberikan kepada provinsi yang penggunaannya di-earmark sesuai UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 66 ayat 1. Dalam pelaksanaan, dana earmark tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Begitu pula dengan pungutan pajak rokok, berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan atas pajak rokok di-earmark paling sedikit sebesar 50 persen digunakan untuk mendanai program kesehatan. Sedangkan dalam alokasinya, ditentukan oleh Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Namun, lanjut Yustinus, dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan dalam implementasi dana earmarking baik Dana Bagi Hasil (DBH) CHT dan Pajak Rokok mulai dari masalah administrasi sampai permasalahan pengawasan. Tak pelak, penggunaan dari dana DBH CHT dan Pajak Rokok masih belum optimal. Disaat yang sama terdapat masalah pendanaan BPJS.

“Oleh karenanya, menjadikan DBH CHT dan Pajak Rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS merupakan solusi yang tepat dan cermat,” kata Yustinus yang juga merupakan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu.

Untuk merealisasikannya, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes No.53/2017 yang mengatur 75 persen dari earmark 50 persen pajak rokok untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.

(SAW)

Utang Pemerintah Rp4.363,19 Triliun, 30,3% dari PDB

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut utang pemerintah sampai Agustus sebesar Rp4.363,19 triliun. Rasio utang masih dalam posisi aman karena di bawah batas 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

“Posisi utang per akhir Agustus Rp4.363,19 triliun atau 30,3 persen dari PDB,” kata Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 21 September 2018.

Utang pemerintah terdiri dari surat berharga negara (SBN) yang tercatat Rp3.541,89 triliun atau mencapai 81,18 persen dari total utang. Sementara untuk pinjaman tercatat sebesar Rp821,30 triliun atau hanya 18,82 persen dari total outstanding.

Pinjaman luar negeri tercatat sebesar Rp815,05 triliun, terdiri dari bilateral Rp329,89 triliun, multilateral Rp438,99 triliun, komersial Rp44,68 triliun, dan suppliers Rp1,49 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negeri hanya Rp6,25 triliun.

Sementara itu, utang SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baik dalam bentuk denominasi rupiah sebesar Rp2.499,44 triliun dan denominasi valas sebesar Rp1.042,46 triliun.

“Strategi front loading yang diterapkan pemerintah serta pertumbuhan SBN berdenominasi rupiah memperlihatkan bahwa kepercayaan investor akan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi. Hal itu membuktikan pemerintah bisa mengelola pembiayaan secara terukur,” pungkasnya.

(AHL)

Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara sampai dengan Agustus 2018 mencapai Rp1.303,49 triliun. Pencapaian ini 58,7 persen dari target dalam APBN 2018 atau tumbuh 8,78 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Artinya kita telah belanjakan 58,7 persen dari total belanja,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 21 September 2018.

Realisasi belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp802,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp501,3 triliun. Belanja pemerintah pusat tumbuh 15,31 persen, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa minus 0,3 persen.

Dirinya menambahkan struktur APBN 2018 juga semakin positif terlihat dari keseimbangan primer yang cukup baik. Tahun ini keseimbangan primer tercatat positif Rp11,6 triliun, padahal tahun lalu keseimbangan primer negatif Rp83,9 triliun.

“Jadi kalau kita mau menyampaikan, perbaikan keseimbangan primer kita dari tahun lalu ke tahun ini yaitu Rp11,6 triliun dari tadinya negatif sekitar Rp84 triliun. Jadi jump atau loncatan perbaikan keseimbangan primer itu cukup baik,” jelas dia.

Selain itu, kinerja positif realisasi APBN tahun ini masih terjaga sampai dengan akhir Agustus 2018. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi defisit anggaran yang lebih baik dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

“Tahun lalu defisit Rp224,9 triliun atau 1,65 persen dari GDP, sekarang posisi agustus Rp150,7 triliun. Sekali lagi, itu artinya perbaikan hampir pada magnitude atau 1,01 persen, masih di bawah APBN yang 2,19 persen,” pungkasnya.

(AHL)

Penerimaan Negara Capai Rp1.152,8 Triliun hingga Agustus 2018

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan negara telah mencapai Rp1.152,8 triliun sampai dengan akhir Agustus 2018. Penerimaan itu telah mencapai 60,8 persen dari target dalam APBN tahun ini sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan penerimaan negara juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini penerimaan tumbuh 18,4 persen, sementara tahun lalu hanya tumbuh 11,4 persen.

“Berarti pendapatan negara tumbuh 18,4 persen dibanding tahun lalu yang realisasinya Rp973,4 triliun,” kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 21 September 2018.

Dirinya menambahkan, penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp907,5 triliun. Penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan 16,5 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan 9,5 persen periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp799,5 triliun dan bea cukai sebesar Rp108,1 triliun. Naik dibandingkan dengan akhir Agustus 2017 yang masing-masing tercatat Rp686,1 triliun dan Rp92,6 triliun.

“Tahun lalu perpajakan kita tumbuhnya juga tinggi tapi masih di bawah yaitu 9,5 persen. Untuk penerimaan pajak dan bea cukai telah mencapai 56,1 persen (dari target) dan tumbuhnya 16,5 persen untuk pajak dan cukai 16,7 persen,” jelas dia.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp240,2 triliun sampai akhir bulan lalu. Sedangkan penerimaan dari hibah tercatat sebesar Rp4,9 triliun atau mencapai 417,01 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2018.

(AHL)

BI: Indonesia Kini Diburu Investor Global

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menilai prospek investasi di Indonesia lebih menjanjikan ketimbang negara-negara berkembang lainnya. Kondisi tersebut membuat Indonesia diburu investor global untuk menanamkan investasinya.

“Indonesia dipandang memiliki prospek yang baik dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang lainnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, di Kompleks BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 21 September 2018.

Menurut Perry kepercayaan investor global terhadap Indonesia lantaran langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah dan bank sentral saat menghadapi tekanan risiko eksternal. BI mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter yang preemtif, pendalaman pasar valuta asing (valas), serta kebijakan fiskal yang pruden.

“Langkah-langkah konkret pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan juga dipandang langkah-langkah yang kredibel. Makanya kalau kita komunikasi kepada sejumlah investor besar, baik di Singapura, London, maupun New York, mereka percaya dengan ekonomi Indonesia itu kuat,” tegasnya.

Di sisi lain, lanjut Perry, banyak eksportir dan pengusaha menjual valasnya ke pasar. Kondisi itu membuat pasokan valas melimpah. “Saya menyampaikan terima kasih kepada pengusaha yang memang terus menjual devisa hasil ekspornya ke pasar valas, baik dari eksportir maupun pengusaha,” tukasnya.

Perry akan terus mengajak eksportir dan pengusaha untuk menjual valasnya. Dengan demikian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diyakini akan semakin stabil. Menurutnya semua pihak harus bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi sealan dengan kuatnya fundamental ekonomi dalam negeri.

“Ekonominya tumbuh, konsumsinya terus meningkat, investasi meningkat, perbankan juga baik, semuanya baik. Oleh karena itu tekanan-tekanan dari global ini memang kalau kita sikapi bersama baik dari BI, pemerintah, dan pengusaha, insyaallah itu akan semakin memperkuat stabilitas dan ekonomi kita ke depan,” tutup Perry.

(ABD)

Pemerintah Beri Waktu 14 Hari untuk Pemesanan B20

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Jakarta: Pemerintah memberi kelonggaran bagi badan usaha untuk menyediakan solar dengan biodiesel 20 persen (B20). Badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) diberi waktu 14 hari untuk memesan B20 ke badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN).

“Dari titik pabrik supply BBN ke depotnya BBM. Itu kita sepakati 14 hari tadi,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018.

Dirinya menambahkan, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk penyediaan kapal pengangkut B20. Pasalnya sejak 1 September lalu, pelaksanaan kewajiban menggunakan B20 terkendala transportasi karena menyediakan kapal tidak bisa dalam waktu singkat.

Baca juga: Pelaksanaan B20 Terkendala Distribusi

Sementara jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan pengiriman BBM B20, maka akan ada ketentuan khusus. Rencananya Djoko juga akan menerbitkan aturan sebagai standar operasional prosedur (SOP) pengiriman B20 dalam waktu dekat.

“Ini kan masalah spesifik, nanti kita bahas saja. Itu kan tidak semua kapal tiba-tiba kandas. Misalnya kandas kan ada foto-fotonya. Nanti ada SOP-nya, minimum keputusan Dirjen lah, secepatnya,” jelas dia.

Baca juga: Menjamin Ketersediaan Energi Nasional Ramah Lingkungan

Diluncurkan sejak awal bulan lalu, pelaksanaan kewajiban B20 belum 100 persen dilaksanakan lantaran adanya sejumlah kendala di lapangan. Masalah distribusi B20 memang menjadi salah satu kendala pelaksanaan aturan tersebut. 

“Misalnya harus angkut ke depo tertentu di pulau tertentu kan harus pakai kapal. Nah pengadaan kapalnya sendiri enggak bisa satu atau dua hari, ada yang 14 hari,” kata Djoko pekan lalu.

(HUS)

Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,2%

Ilustrasi. Foto: Antara/Aprillio Akbar.

Jakarta: Bank Dunia masih optimistis pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini. Sementara untuk 2019, pertumbuhan ekonomi RI diramal meningkat jadi 5,3 persen.

“Mempertahankan laju pertumbuhan 5,2 persen tahun ini dan 5,3 persen tahun depan,” kata Ekonom Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander, dalam laporan ekonomi Indonesia triwulanan di Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis, 20 September 2018.

Baca juga: Menkeu: Pemerintah All Out Hadapi Tekanan Global

Angka ini lebih tinggi ketimbang perkiraan pemerintah dengan ekonomi hanya tumbuh di level 5,14 persen. Bank Dunia meyakini permintaan dalam negeri diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek.

Selain itu, percepatan konsumsi swasta diperkirakan akan terus berlanjut. Ini lantaran inflasi yang terjaga serta pasar tenaga kerja yang tinggi.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Menguat

Konsumsi pemerintah juga diperkirakan meningkat karena pertumbuhan penerimaan menciptakan ruang konsolidasi fiskal dan pengeluaran tambahan. Pertumbuhan investasi pun diperkirakan akan tetap tinggi.

“Indonesia sudah punya basis ekonomi yang kuat dan menuntut adanya investasi yang lebih baik. Investasi akan berkontribusi pada pertumbuhan,” jelas dia.

(HUS)

Setoran Dividen BUMN Ditetapkan Rp45,6 Triliun Tahun Depan

Gedung Kementerian BUMN. Foto: Antara/Wahyu Putro.

Jakarta: Pemerintah menargetkan pembagian dividen dari laba yang didapatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak Rp45,6 triliun. Setoran dividen tersebut berasal dari BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN dan BUMN yang di berada bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Di mana Rp44,7 triliun berasal dari BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN, Rp850 miliar dividen BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Mayoritas dividen yang didapat berasal dari BUMN yang sudah tercatat sebagai perusahaan terbuka. Jumlahnya mencapai Rp29,03 triliun dari total dividen yang didapatkan negara.

“Sisanya sekitar Rp15 triliun dari BUMN yang sifatnya tertutup, sehingga dari tahun ke tahun jumlah BUMN yang menyumbang dividen ke negara terus meningkat,” jelas dia.

Baca juga: Rini Minta tak Ada Lagi BUMN Rugi

Untuk BUMN tertutup, jelas Imam, terdiri dari BUMN sektor agro dan farmasi yang menyumbang dividen sebesar Rp259,3 miliar. Sedangkan BUMN sektor energi menyumbang dividen sebanyak Rp675,98 miliar, serta BUMN sektor industri pertambangan strategis dan media sebesar Rp8,5 triliun.

Selain itu, BUMN sektor konstruksi dan perhubungan juga akan memberikan pemasukan pada kas negara sebesar Rp2,757 triliun. Sementara BUMN sektor jasa keuangan dan konsultan sebesar Rp3,28 triliun, dan BUMN sektor restrukturisasi akan menyumbang Rp221 miliar.

(HUS)

Ekonomi RI Tahun Depan Diproyeksi Tumbuh 5,1-5,2%

Ilustrasi. Foto: MI/Usman Iskandar.

Jakarta: PT Danareksa (Persero) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan sebesar 5,1-5,2 persen. Musababnya, konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, dan kegiatan ekspor masih menggeliat di tahun depan.

Menurut Head of Economic Research Danareksa Research Institute Damhuri Nasution, pertumbuhan ekonomi RI pada tahun depan lebih baik ketimbang capaian di 2017 yang hanya tumbuh 5,07 persen. Investasi bakal meningkat sejalan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan rating, dan perbaikan iklim investasi.

“Beberapa pertimbangan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan 2019 di antaranya ekspor dan investasi yang diproyeksi masih tumbuh bagus. Sejalan dengan ekspansi ekonomi dunia,” kata Damhuri dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 September 2018.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Menguat

Lebih lanjut, jelas Damhuri, di tahun depan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah diproyeksi tumbuh relatif stabil atau sedikit membaik. “Konsumsi rumah tangga pun diproyeksi tumbuh relatif stabil atau sedikit membaik,” ucap dia.

Upaya menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga jadi pendorong pertumbuhan ekonomi 2019. Adapun pada 2020, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat di kisaran 5,3 sampai 5,4 persen.

(HUS)

Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh Melambat

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir Juli 2018 tumbuh melambat. ULN Indonesia tercatat sebesar USD358 miliar yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD180,8 miliar serta utang swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar USD177,1 miliar.

Secara tahunan atau year on year (yoy), ULN Indonesia tumbuh 4,8 persen atau melambat dibandingkan dengan 5,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ULN disebabkan oleh ULN sektor pemerintah yang tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“ULN pemerintah pada Juli 2018 tumbuh 4,1 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen(yoy),” tulis BI dalam keterangan tertulis di laman resminya, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Meskipun tumbuh melambat, namun posisi ULN pemerintah pada Juli 2018 tercatat sebesar USD177,4 miliar. Posisi ini meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya lantaran adanya net penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, serta net pembelian SBN domestik oleh investor asing selama Juli 2018.

Pascakenaikan Fed Fund Rate pada pertengahan Juni 2018, pasar keuangan mengarah pada level ekuilibrium baru dan investor asing kembali masuk ke pasar SBN domestik. Pemerintah terus melakukan monitoring kondisi pasar keuangan domestik demi menjaga stabilitas pasar SBN yang turut dipengaruhi faktor eksternal, di samping mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan di sektor produktif.

Baca juga: Wapres: Kita Bisa Bayar Utang Negara

Sementara, ULN swasta pada akhir Juli 2018 dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN keempat sektor tersebut mencapai 72,7 persen dari total ULN swasta.

“Sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada periode sebelumnya. Peningkatan tertinggi pada sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor industri pengolahan.

Menurut Bank Sentral, perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juli 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen. 

Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir Juli 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,4 persen dari total ULN.

“Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup keterangan tersebut.

(HUS)

Pelemahan Rupiah Bakal Tekan Impor

Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

Jakarta: Pemerintah menyebut pelemahan rupiah tahun depan akan berdampak pada menurunnya impor. Bahkan penurunan impor sudah akan dirasakan pada akhir tahun ini karena penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang di dunia termasuk rupiah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pelemahan impor juga akan menekan defisit neraca berjalan atau current account deficit (CAD) ke arah yang lebih rendah.

“Saat ini kurs itu ada di Rp14.900 per USD, dan sudah melemah delapan sampai sembilan persen, maka kemungkinan besar kurs melemah itu membuat impor akan melemah karena akan lebih mahal, dan CAD akan lebih menurun,” kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Menurut dia, pertumbuhan impor sampai dengan akhir tahun diperkirakan hanya 11 persen. Padahal sebelumnya impor mengalami pertumbuhan hingga 15 persen, sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan.

“Tahun depan kita estimasi lebih rendah karena kan rupiahnya akan lebih melemah. Karena rupiah melemah jadi pertumbuhan impornya melemah. Pertumbuhan impornya tetap positif tapi lebih rendah,” jelas dia.

Pada Agustus 2018, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar USD1,02 miliar meskipun lebih rendah dari defisit USD2 miliar di bulan sebelumnya. Defisit dipicu oleh defisit sektor migas USD1,66 miliar, walaupun surplus di nonmigas USD639 juta.

Sejak awal tahun sampai dengan Agustus 2018, neraca perdagangan masih mengalami defisit sebesar USD4,02 miliar. Defisit dikarenakan neraca migas yang defisit USD8,35 miliar meskipun nonmigas surplus USD4,26 miliar.

(AHL)