Terima Kasih, Kehormatan bagi Indonesia jadi Tuan Rumah

Nusa Dua: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengucapkan terima kasih karena sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-WB) 2018. Apalagi, masukan dari para delegasi baik terkait penyelenggaraan acara maupun isu-isu yang dibahas umumnya sangat positif.

Bahkan, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang percaya diri dan meyakini kolaborasi global. Indonesia juga sangat menghargai dan mengapresiasi simpati, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh komunitas global kepada Indonesia yang tengah berupaya bangkit dari dampak bencana alam.

“Kami akan meneruskan semangat tersebut untuk membangun kembali Palu dan Donggala,” kata Ani, sapaan akrabnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin, 15 Oktober 2018.

Pertemuan tahunan yang dihadiri 189 negara ini menjadi contoh ketika negara-negara berkerja sama maka semua pihak akan menjadi lebih kuat daripada bekerja sendiri. “Jaga semangat kolaborasi dan cinta kasih selama Anda semua mengunjungi Bali. Bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi seluruh dunia,” kata Ani.

Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengucapkan selamat kepada Maroko yang terpilih menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-WB 2021. “Best of luck,” kata Ani.

Pada kesempatan yang sama, Managing Director IMF Christine Lagarde mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas semua jerih payah yang dilakukan dalam penyelenggaran Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018. Ia tidak menampik acara ini terselenggara dengan baik.

“Pencapaian ini dimulai tiga tahun lalu. Ini adalah perjalanan panjang sebelum Indonesia terpilih menjadi tuan rumah. Meski kami merasa sedikit lelah, namun hasil kerja keras ini berjalan sangat mulus. IMF adalah teman Indonesia,” kata Lagarde.


Sumber: am2018bali

Sementara itu, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menambahkan, Bank Dunia sangat terkesan dengan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam merespons dan menanggapi bencana. Ia pun turut berbelasungkawa atas bencana di Palu dan Lombok. Ia meyakini Bank Dunia siap membantu pemerintah dan rakyat Indonesia untuk bangkit kembali.

“Rakyat Indonesia sangat tahan banting dan penuh kasih sayang. Kami sangat senang bisa membantu,” pungkasnya.

(ABD)

Pemerintah Dukung Upaya Peningkatan Pembiayaan ke Asia-Afrika

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (MI/PIUS ERLANGGA)

Nusa Dua: Pemerintah mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan potensi pembiayaan dan membuka peluang investasi Indonesia ke kawasan Asia serta Afrika. Hal itu menjadi penting dalam rangka meningkatkan kinerja perdagangan guna memacu pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

“Kawasan Asia dan Afrika adalah setara, dan ini sangat penting. Untuk itu, jangan ragu-ragu dan mari bekerja bersama,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, di Nusa Dua, Bali, seperti dikutip dari Antara, Senin, 15 Oktober 2018.

Luhut mengingatkan pentingnya bagi perusahaan Indonesia untuk menciptakan inovasi pembiayaan ketika melakukan ekspansi di luar negeri, terutama ke Afrika yang selama ini belum tergali potensinya. Untuk itu, lanjutnya, salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendukung investasi di luar negeri adalah mengembangkan skema counter-purchase.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan pertemuan bersama mitra pemerintah di pasar prospektif dapat menghasilkan ide maupun peluang ekonomi baru. Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat regulasi agar muncul kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan para mitra dagang maupun investasi Indonesia.

“Kami harapkan pertemuan disertai pertemuan lanjutan yang dapat menjadi suatu proses memonitor kerja sama ekonomi konkrit,” pungkas Sri Mulyani.

(ABD)

Resep Jack Ma Naikkan Ekonomi Indonesia

Pendiri Alibaba Group Jack Ma. (FOTO: Medcom.id/Ade HL)

Nusa Dua: Pendiri Alibaba Group Jack Ma mengatakan kedatangannya ke Indonesia tidak hanya untuk memperbesar usahanya. Dia ingin membantu ekonomi Indonesia semakin tumbuh.

“Perusahaan seperti Alibaba datang ke sini tidak hanya ingin menguasai pasar. Kami tidak ingin melakukan bisnis sendiri. Kami ingin bisnis di Indonesia tumbuh,” ungkap Jack Ma di Lagoon Resort, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Ia ingin membantu perekonomian Indonesia dengan mendorong masyarakat supaya memiliki jiwa wirausaha. Melalui wirausaha, bisa menjadi kunci dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Kami ingin bisnis di Indonesia tumbuh, kita ingin entreprenuer di Indonesia tumbuh. Ini kuncinya yang terpenting kita datang ke sini,” kata dia.

Guru Bahasa Inggris itu pun ingin masyarakat Indonesia dapat mandiri berbisnis, tidak hanya mengandalkan Alibaba. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Jack Ma akan menginvestasikan banyak hal.

“Kami invest all here, tidak hanya di e-commerce, tetapi di logistik, cloud computing, dan infrastruktur. Kami ingin bisnis lokal sukses,” ucap dia.

Ia percaya jika bisnis masyarakat Indonesia sukses artinya dia sudah sukses membantu mereka semakin maju karena lebih efisien.

“Karena kami percaya kalau bisnis lokal sukses, kami juga akan sukses,” tutup dia.

(AHL)

Menkeu Ingin IFC Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Menkeu Sri Mulyani. Dok : AM2018 bali.

Nusa Dua: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar International Finance Cooperation (IFC) terus memberikan dukungan kepada Indonesia untuk mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi  yang saat ini rata-rata berada pada kisaran lima persen.

“Kami harapkan IFC bisa menjadi institusi yang menciptakan kreativitas dan keterbukaan, karena pertumbuhan saat ini lima persen, tidak terlalu tinggi,” kata Sri Mulyani dalam sambutan “IFC Annual Meeting Client Reception” di Nusa Dua, Bali dikutip dari Antara, Minggu, 14 Oktober 2018.

IFC merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan sebagai afiliasi Bank Dunia, dengan tujuan membantu pembiayaan pembangunan negara-negara anggota melalui pemberian pinjaman atau penyertaan  pada sektor swasta.

Pertemuan yang dilaksanakan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama teknis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan dukungan yang bisa diberikan IFC kepada Indonesia adalah menciptakan rasa untuk berkembang (sense of development) dan rasa untuk berinovasi (sense of innovation) guna meningkatkan partisipasi swasta di Indonesia.

“Kami ingin banyak sektor swasta masuk ke Indonesia. Sebagai negara berkembang, kami ingin IFC bisa meyakinkan bahwa satu dolar yang diinvestasikan, bisa diinvestasikan di sektor yang tepat,” kata Sri Mulyani yang ikut ditemani oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan ini, CEO IFC, Philippe Le Houerou memberikan dukungan terhadap proses perbaikan iklim investasi di Indonesia dan ingin menarik investor swasta asing ke berbagai sektor potensial.

“Kami berjanji kepada Menteri Keuangan, bahwa kami bukan hanya memanfaatkan kesempatan, tapi juga menciptakan kesempatan. Untuk itu, kami telah sepakat untuk meningkatkan peran sektor swasta,” ujar Le Houerou.

Le Houerou juga ikut menyampaikan rasa belasungkawa atas bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah.

(SAW)

BI Bantu Bank Sentral Suriname terkait Pengembangan Ekonomi Syariah

Logo Bank Indonesia di Komplek Kantor Bank Indonesia, Jakarta (MI/ROMMY PUJIANTO)

Nusa Dua: Bank Indonesia (BI) memberikan dukungan teknis kepada Bank Sentral Suriname terkait ekonomi dan keuangan syariah. Dukungan tersebut melalui pembangunan kapasitas yang akan diberikan berupa keikutsertaan dalam program seminan internasional, kunjungan studi ke BI, dan knowledge sharing dalam bentuk video conference.

Hal tersebut disepakati oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi, dan Gubernur Bank Sentral Suriname Glenn H Gersie, di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.

Dukungan teknis dalam ekonomi dan keuangan syariah tersebut diberikan BI untuk menjawab permohonan dari Bank Sentral Suriname. Mengingat topik tersebut juga terkait dengan bidang tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pelaksanaannya akan dilakukan di BI dan OJK.

Dalam kaitan ini, BI akan memberikan dukungan teknis pada topik kebijakan moneter, statistik makroprudensial, moneter, dan instrumen bank sentral berupa likuiditas syariah jangka pendek dan instrumen lainnya.

Di bidang pembelajaran, sebagai anggota negara-negara South East Asian Central Banks (SEACEN), BI memiliki program untuk berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bank sentral di Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam.

Permintaan pembangunan kapasitas dari Suriname disambut baik oleh BI, sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah, tak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Pemberian dukungan teknis dalam bentuk pembelajaran merupakan salah satu bentuk koordinasi yang dapat dilakukan antarnegara, dalam hal ini antar-bank sentral.

Dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, koordinasi dan kerja sama antarnegara merupakan kunci menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

(ABD)

BI Pamer Ketahanan Ekonomi Indonesia ke Ketua Fed

Nusa Dua: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyuarakan dampak yang dialami negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dari normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju termasuk oleh Amerika Serikat (AS). Hal itu dilontarkan Perry saat pertemuan dengan Ketua Federal Reserve Jerome Powell.

Pertemuan itu digelar di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, Nusa Dua, Bali, menurut pernyataan resmi BI yang dipublikasikan Sabtu, 13 Oktober 2018. Keduanya membicarakan tentang perkembangan ekonomi global, normalisasi kebijakan moneter di negara maju, serta dampaknya pada negara-negara berkembang.

Dalam kesempatan, itu, Perry menjelaskan mengenai ketahanan perekonomian Indonesia menghadapi dampak rambatan ekonomi global didukung bauran kebijakan yang dilakukan oleh BI bersama Pemerintah Indonesia.

AS merupakan negara yang selama tiga tahun terakhir menerapkan normalisasi kebijakan moneter setelah melakukan pelonggaran dengan menggelontorkan dana segar ke pasar likuiditas global. Normalisasi kebijakan moneter itu diterapkan dengan kenaikan suku bunga kebijakan moneter secara bertahap dan juga normalisasi neraca bank sentral AS.

Akibat normalisasi kebijakan yang dilakukan the Fed, negara-negara berkembang mengalami pelarian arus modal asing dan menderita tekanan nilai tukar. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdampak, namun kondisi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti Argentina dan Turki.

Sebelumnya, Presiden dan CEO Federal Reserve of New York John C Williams memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi AS lebih kuat di masa mendatang. Ia melihat Produk Domestik Bruto (PDB) riil Amerika Serikat akan meningkat sekitar tiga persen di 2018 dan 2,5 persen di 2109.


Sumber: Bappenas dan Bank Indonesia

Ia menambahkan laju pertumbuhan ekonomi AS mengarah pada semakin meningkatnya lapangan kerja yang akhirnya menurunkan angka pengangguran. Williams memperkirakan tingkat pengangguran akan turun di bawah 3,5 persen pada 2019 atau merupakan level terendah dalam 50 tahun terakhir.


Gubernur BI Perry Warjiyo saat bertemu dengan Ketua Federal Reserve Jerome Powell, di Nusa Dua, Bali (Foto: Bank Indonesia)

Sejalan dengan prospek ekonomi AS yang membaik, tingkat inflasi diprediksi meningkat di atas dua persen. Inflasi yang rendah telah berlangsung selama bertahun-tahun di AS sejak terjadinya krisis keuangan. Tingkat inflasi yang naik ini tidak ditampik memberikan stimulus bagi the Fed untuk menyesuaikan suku bunga acuan.

“Saya terus berharap peningkatan suku bunga secara bertahap akan mendorong ekspasnsi ekonomi AS untuk mencapai mandat atau tujuan ganda,” tutur dia, seraya menambahkan bahwa sejak menaikkan tingkat suku bunga dari level nol persen pada Desember 2015, the Fed terus meningkatkan kisaran target hingga antara 2-2,25 persen.

(ABD)

BKPM: Ekonomi Tanah Air Bertransformasi Menuju Indonesia 4.0

Nusa Dua: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai perekonomian Indonesia sedang bertransformasi untuk mendukung gerakan Indonesia 4.0. Adapun gerakan ini diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dan menawarkan banyak peluang bagi investor global.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan jumlah populasi keempat terbesar di dunia, lndonesia mewakili semua tantangan dan peluang yang ada di Asia Tenggara serta negara dan pasar berkembang lainnya.

“Populasi kami masih muda dan sangat ramah gadget, tercermin dengan semakin populernya ekonomi digital serta tren industri pariwisata dan gaya hidup,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara, di Nusa Dua, Jumat, 12 Oktober 2018.

Lebih lanjut, Thomas Lembong mengatakan, sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merangkul pasar dan ekonomi modern, pemerintah mulai menggeser fokus dari sektor-sektor tradisional ke ekonomi digital. Dia mengatakan, sebelumnya, pertambangan dan komoditas merupakan penggerak perekonomian Indonesia.

Sekarang, lanjutnya, Indonesia menjadi semakin maju dengan perekonomian digital, industri pariwisata, dan industri gaya hidup. Menurutnya sektor-sektor ini akan menjadi penggerak perekonomian yang jauh lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan, stabil, dan inklusif.

“Pada saat ini, investasi juga menjadi penggerak perekonomian Indonesia,” pungkasnya.

(ABD)

Kenaikan Harga BBM Dinilai Picu Inflasi

Nusa Dua: Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa memicu inflasi. Pasalnya, BBM menjadi salah satu komponen yang membentuk inflasi berdasarkan harga yang diatur pemerintah (administered price).

“Berapa besar? Tergantung sisanya berapa bulan. Kalau di 2018 kan tinggal dua bulan, meningkatnya kemungkinan tidak besar,” kata Suahasil, di Bali, Kamis, 11 Oktober 2018.

Suahasil menjelaskan apabila inflasi meningkat maka bisa berdampak pada turunnya daya beli. Selama ini pemerintah berpikiran untuk menjaga daya beli masyarakat, sebab faktor kunci 56 persen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari konsumsi.

Dirinya berharap konsumsi bisa tumbuh 5,1 persen tahun ini. Menurut dia makin tinggi konsumsi maka drmakin tinggi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Makanya kenapa sampai sekarang kita masih menjaga premium,” ujar dia.

Namun, dia menekankan, BBM yang dijual di dalam negeri bukan hanya premium. Premium merupakan BBM yang harganya ditetapkan oleh pemerintah, sementara BBM jenis lain ditetapkan oleh badan usaha. Dia memaklumi keputusan Pertamina yang menaikkan harga BBM Pertatamax Series. Kenaikan tersebut tentu mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan.

Seperti diketahui, Rabu sore, 10 Oktober 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan penaikan harga premium untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dari Rp6.550 menjadi Rp7.000 per liter dan luar Jamali dari Rp6.450 menjadi Rp6.900 per liter.

Namun belum ada satu jam setelah pengumuman itu dipublikasikan, Jonan melakukan revisi bahwa penaikan harga premium ditunda. Sementara itu, Pertamina telah menaikkan harga pertamax series dan dex series, serta biosolar Non PSO mulai Rabu kemarin dan berlaku di seluruh Indonesia pukul 11.00 WIB.

Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga pertamax Rp10.400 per liter, pertamax turbo Rp12.250 per liter, pertamina dex Rp11.850 per liter, dexlite Rp10.500 per liter, dan biosolar Non PSO Rp9.800 per liter.

Khusus daerah yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah sementara ini harga tidak naik. Penyesuaian harga BBM jenis pertamax, pertamax turbo, dexlite, pertamina dex, dan biosolar Non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik.

(ABD)

Jokowi Hadiri Forum Investasi di Bali

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) berjalan menuruni tangga pesawat kepresidenan setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Nusa Dua: Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan telah tiba di Bali, Rabu malam, 10 Oktober 2018. Dalam kunjungannya ke Bali kali ini Jokowi akan menghadiri sejumlah agenda.

Berdasarkan pantauan Medcom.id, pagi ini, Kamis, 11 Oktober 2018 Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Setelah itu Jokowi diagendakan bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan tahunan (Annual Leaders Retreat).

Beberapa aganda lainnya yang dihadiri Presiden Jokowi adalah membuka seminar dan menghadiri forum investasi.

Pada malam harinya, Presiden akan menghadiri ASEAN Leaders Gathering (ALg). Kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara tersebut.

Di sela-sela agenda tersebut, Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan  pemimpin negara dan pimpinan lembaga internasional yang hadir.

(ABD)

OJK tak Tinggal Diam Hadapi Pelemahan Rupiah

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Nusa Dua: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut aktif bersama pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi tekanan global. OJK pun tidak tinggal diam melihat kondisi saat ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya ikut menyiapkan berbagai bauran kebijakan demi menyelamatkan pergerakan nilai tukar. Kondisi rupiah saat ini memang tengah dilanda pelemahan hingga mencapai level Rp15.000 per USD karena tekanan global.

“Tentu saja kita tidak tinggal diam dengan situasi ini. Pemerintah, BI dan OJK telah menerbitkan bauran kebijakan jangka pendek dan menengah serta terus memantau perkembangan ekonomi yang terjadi,” kata Wimboh dalam Seminar Navigating Indonesia’s Economy in The Global Uncertainties, di Nusa Dua, Bali, Rabu, 10 Oktober 2018.

Dia menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi impor. Di antaranya penerapan biodiesel B20, peningkatan PPh impor, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN, dan ekspansi KUR ke sektor pariwisata.

Sementara Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti meningkatkan suku bunga acuan BI menjadi 5,7 persen. Serta menyediakan FX swap dengan rate yang kompetitif, dan domestik NDF Non-deliverable forwards (NDF).

Sedangkan OJK telah mengeluarkan berbagai insentif kepada perbankan untuk pembiayaan kepada industri berorientasi ekspor, substitusi impor, pariwisata. Termasuk di dalamnya revitalisasi LPEI, dan fasilitas pembiayaan pasar modal untuk 10 tempat wisata baru.

(AHL)

Gubernur Bank Sentral Dunia Berbagi Pengalaman di Bali

Nusa Dua: Bank Indonesia (BI) berencana menggelar forum bank sentral tingkat dunia. Forum tersebut diinisiasi oleh BI dan Federal Reserve Bank of New York di sela-sela kegiatan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) 2018.

Direktur-Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan sejumlah gubernur bank sentral dari berbagai negara akan hadir dalam forum tersebut. Adapun forum bank sentral akan diadakan pada Rabu pagi, 10 Oktober 2018.

“Gubernur Bank Sentral Filipina, Gubernur Bank Sentral Afrika Selatan, Gubernur Bank Sentral Meksiko, Gubernur Bank Sentral Malaysia, dan Kepala SWIFT (akan hadir dalam forum tersebut),” kata Agusman, di Bali.

Agusman menambahkan Gubernur Bank of England (BoE) Mark Carney akan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut. Dalam forum ini, lanjut Agusman, masing-masing kepala bank sentral akan memberikan pengalaman dan bertukar informasi.

Misalnya, masih kata Agusman, terkait tatanan ekonomi global, dampak teknologi terhadap perkembangan sektor keuangan, dan perubahan iklim terhadap stabilitas sistem keuangan. Informasi dan pertukaran pengalaman sangat penting dalam rangka bersama-sama menjaga stabilitas perekonomian dunia.

“Gubernur BI (Perry Warjiyo) akan persentasi perkembangan terkini ekonomi Indonesia. Sementara Presiden Fed New York (John C Williams) akan persentasi mengenai perkembangan terkini kebijakan Amerika Serikat,” pungkas dia.

(ABD)

Menkeu Angkat Isu Gender dalam Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Dok; ANT.

Nusa Dua: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengangkat isu peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurutnya kesempatan perempuan untuk memiliki karier dan berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia masih terbatas.

Dia mengatakan kesetaraan gender masih menjadi isu yang perlu perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan. Jika dibiarkan maka kesempatan perempuan untuk berkarier dan berkontribusi terhadap perekonomian akan semakin sempit lagi ke depannya.

“Tanpa adanya bantuan dari kebijakan yang dapat meringankan beban para wanita, maka menggaungkan kesetaraan gender dalam angkatan kerja akan menjadi sangat sulit,” kata dia di Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018.

Selain itu, kesempatan perempuan untuk berkarya juga dibatasi oleh keharusan perempuan yang sudah menikah. Mereka akan memiliki beban tambahan ketika hamil lalu melahirkan serta kewajiban lainnya sebagai seorang ibu rumah tangga.

“Ada stereotip bahwa perempuan lemah di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Padahal saya mendapati bahwa nilai akademis mereka saat kuliah tinggi, tetapi tantangannya adalah bagaimana mereka dapat survive saat masuk dunia kerja,” jelas dia.

Namun perlahan, segala pandangan tersebut mulai digantikan dengan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan dalam berkarir. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam menyediakan fasilitas bagi pekerja perempuan.

“Kami telah menjadi best practice dan mendapatkan penghargaan, karena kami telah menyediakan berbagai fasilitas untuk pekerja perempuan, misalnya ruang menyusui dan tempat penitipan anak. Dengan demikian kita membantu mengurangi perasaan beban pada pekerja perempuan,” pungkasnya.

Selain Sri Mulyani, Managing Director IMF Christine Lagarde menyoroti peran perempuan di era digital seperti sekarang ini. Menurutnya perkembangan teknologi mengancam kesempatan kerja bagi perempuan karena posisinya yang akan tergantikan oleh mesin.

Sementara Executive Secretary UN Economic Commission for Africa Vera Songwe, Executive Director of International Women’s Rights Action Watch Pacific Pryanthi Fernando, dan Gubernur Bank of Canada Steve Poloz juga berbagi pengalaman di negara masing-masing.

(SAW)

Pemerintah Berusaha Lepas Ketergantungan dari APBN

Menkeu Sri Mulyani. MI/SUSANTO.

Nusa Dua: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong skema pembiayaan inovatif dan kreatif. Upaya ini dilakukan agar pembiayaan tersebut tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata, sehingga menjamin ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi pihak di luar pemerintah.

Untuk itu, Kemenkeu menginisiasi beberapa skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pihaknya juga menugaskan BUMN di bawah Kemenkeu untuk menyalurkan pembiayaan dengan skema blended finance.

“Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Melia Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.

Dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia dilakukan penandatangan dan peluncuran beberapa proyek pembiayaan. Salah satunya adalah satu proyek di bawah PT Indonesia Infrastructure Finance, yaitu Konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk-PT Acset Indonesia Tbk-PT Adhikarya (Persero) Tbk untuk Toll JORR III  Cikunir-Ulujami.

Selain itu, ada dua proyek di bawah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yakni Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ekspor kepada PT Gema Ista Raya, Agreement Signing antara Eximbank dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Financing Support of Construction Business in Africa through National Interest Account Program (NIA).

Dirinya menambahkan BUMN dan instansi di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal. BUMN-BUMN ini sekaligus menjadi aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan Value for Money dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.

“BUMN dan instansi di bawah Kementerian Keuangan diharapkan terus meningkatkan sinergi antar sesama, dan juga bersinergi dengan Kementerian/instansi lain dan pemerintah daerah. Sinergi sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan skema pembiayaan inovatif dan kreatif secara optimal,” pungkasnya.

(SAW)

IFC Terbitkan Komodo Green Bond Rp2 Triliun

Bali: International Finance Corporation (IFC) mengeluarkan obligasi Rupiah Komodo Green Bond. Penerbitan obligasi oleh anggota Kelompok Bank Dunia ini, mampu menarik permintaan investor sebesar Rp2 triliun, atau setara dengan USD134 juta untuk memerangi perubahan iklim di Indonesia.

“Penerbitan obligasi Komodo Green Bond IFC menggarisbawahi komitmen kami untuk mendukung Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan,” kata Wakil Presiden IFC untuk Asia dan Pasifik Nena Stoiljkovic dalam keterangannya, Senin 8 Oktober 2018.

Penerbitan obligasi Komodo tersebut merupakan yang pertama dalam mata uang rupiah oleh bank pembangunan multilateral, khususnya investasi ke proyek-proyek iklim di Indonesia.

Obligasi ini memiliki tenor lima tahun yang akan terdaftra di Bursa Efek London dan Bursa Efek Singapura yang diharapkan akan mendukung pasar mata uang lokal Indonesia. Surat utang ini akan diterbitkan di Indonesia melalui klien IFC, Bank OCBC NISP.

“Ikatan ini memungkinkan kami untuk memobilisasi pendanaan internasional ke dalam proyek-proyek ramah iklim di Indonesia dan kami bermaksud untuk mereplikasi dan meningkatkan model ini untuk mengatasi tantangan iklim negara,” jelas dia.

Wakil Presiden dan Bendahara IFC Jingdong Hua menambahkan Green Komodo Bond pertama yang diterbitkan dalam rupiah merupakan tonggak penting bagi IFC dan Indonesia.

“Ini membantu sektor swasta mengelola risiko mata uang asing melalui mata uang lokal, di samping mengembangkan iklim bisnis yang cerdas,” tutur Hua.

Sejak meluncurkan program Green Bond atau obligasi hijau, IFC telah meningkatkan efisiensi energi, iklim kota-kota pintar, bangunan hijau dan keuangan hijau.

Dari laporan hari ini, IFC menerbitkan 32 obligasi hijaudengan total USD1,8 miliar. IFC menerbitkan obligasi hijau pertama pada 2010 dan telah mencapai total USD7,6 miliar di seluruh negeri.

(Des)

Ekonom: Ekonomi Indonesia Jauh dari Krisis

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono. Dok:MI.

Jakarta: Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih jauh dari krisis. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator ekonomi yang masih cukup baik.

Menurut Tony indikator penilaian kondisi perekonomian Indonesia yang diumumkan kubu Prabowo tidak komprehensif. Situasi ekonomi hanya dilihat dari rupiah dan defisit transaksi berjalan (CAD). 

“Dalam tahun politik, kondisi ekonomi bisa didramatisasi dan dimaknai berbeda karena melihatnya hanya dari 1-2 indikator saja (rupiah dan CAD), dan tidak melihat secara komprehensif,” tegas Tony dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 7 Oktober 2018. 

Menurut dia, perekonomian memang mengalami tekanan dilihat dari pelemahan rupiah yang terjadi akibat defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Namun, menurutnya, indikator lainnya masih cukup baik. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 5,1 hingga 5,2 persen, inflasi 2,88 persen (year on year), dan cadangan devisa masih sebesar USD118 miliar. 

Pernyataan Tony itu sekaligus menepis kekhawatiran yang disampaikan kubu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Saat bertemu sejumlah ekonom, Jumat 5  Oktober 2018 lalu, seperti mantan Menteri Ekonomi Rizal Ramli, pakar ekonomi Fuad Bawazier, dan Drajad Wibowo, Prabowo menyebut perkembangan ekonomi Indonesia rawan.

Fuad yang anggota tim ekonomi Prabowo-Sandiaga mengatakan, saat ini tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS indikasinya sama bahkan cenderung memburuk dan bisa mengarah sampai ke angka Rp16.000 per USD. Dia menyoroti bahwa ekspor tidak bisa didongkrak bahkan pertumbuhannya kalah dengan impor sampai tahun depan bisa cenderung melemahkan nilai tukar.

(SAW)

Analis : Pemerintah Perlu TIngkatkan Produksi Migas untuk Kurangi Defisit

Dollar AS. Dok; AFP.

Jakarta: Cadangan devisa Indonesia pada September mengalami penurunan ke posisi USD114,8 miliar dari USD117,9 miliar. Penurunan tersebut merupakan yang tertajam di Asia.

Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengatakan delapan bulan berturut-turut cadangan devisa telah terkuras USD15,4 miliar atau 11,9 persen. “Penurunan paling tajam di antara bank sentral di Asia,” kata Satria dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 Oktober 2018.

Dirinya mengatakan penguatan USD dibarengi pelebaran defisit neraca transaksi berjalan memaksa Bank Indonesia (BI) untuk melakukan intervensi. Intervensi dilakukan untuk membuat rupiah tidak makin jatuh dalam menghadapi tekanan saat ini.

Di sisi lain permintaan USD untuk impor melampaui pasokan USD yang diperoleh dari impor membuat ketidakseimbangan bagi cadangan devisa. Dia bilang salah satu yang mendorong impor tinggi dan memperbesar defisit yakni sektor migas.

Dirinya mengatakan bank sentral tidak punya pilihan lain selain melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah. Sebab kenaikan harga minyak akan membuat defisit perdagangan makin bengkak dan memukul kurs. Oleh karenanya Satria berharap pemerintah bisa mengambil terobosan terbaik untuk meningkatkan produksi migas demi mengurangi defisit.

Selain itu, mantan menteri keuangan (menkeu) M Chatib Basri menyatakan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi obat penawar instan untuk memangkas defisit sektor migas. 
Menurutnya pencabutan subsidi BBM akan mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang cukup besar sehingga rupiah bisa menguat.

“(Mencabut subsidi) Paling cepat. Karena kalau Anda naikkan BBM itu kan, sumber impor yang paling besar defisit bukan di non-minyak dan gas, tapi di minyak dan gas,” kata Chatib. 

Chatib juga menjelaskan, selama masih ada subsidi maka CAD akan terus membengkak dan mata uang rupiah akan terus melemah. Hal itu terjadi karena membengkaknya impor BBM karena masyarakat akan lebih banyak mengonsumsi BBM dengan harga murah. 

“Jadi cara solusinya adalah menurunkan konsumsi BBM. Kalau mau ngurangi konsumsi bagaimana? Harganya harus dinaikkan (cabut subsidi). Kalau harganya dinaikkan demand akan alami penurunan,” ungkap dia.

(SAW)

Mendag Sebut Penguatan USD Perlambat Laju Impor

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sebagai respons langsung atas penguatan nilai dolar Amerika Serikat (USD) maka telah terjadi perlambatan kinerja impor di Agustus 2018. Total impor Agustus 2018 mencapai USD16,84 miliar atau turun 8,0 persen dari Juli 2018 (MoM) yang sebesar USD 18,29 miliar.

Mengutip data Kemendag, Sabtu, 6 Oktober 2018, jika dibandingkan dengan Juli 2018, impor nonmigas Agustus 2018 turun sebanyak 11,79 persen, sedangkan impor migas naik sebanyak 14,50 persen. Pemerintah terus berupaya mengendalikan kinerja impor agar tidak membebani ekonomi Indonesia.

“Secara kumulatif total impor Januari–Agustus 2018 mencapai USD124,19 miliar atau naik 24,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan nilai impor tersebut didorong oleh kenaikan impor seluruh klasifikasi barang,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, seperti dikutip dari keterangan resminya.

Barang modal naik sebanyak 29,2 persen, bahan baku/penolong naik 23,2 persen, dan barang konsumsi naik 27,4 persen (YoY). Sementara itu, barang konsumsi yang impornya meningkat  signifikan antara lain adalah alat angkutan bukan untuk industri, barang konsumsi tidak tahan lama, serta makanan dan minuman olahan untuk rumah tangga.

“Sedangkan untuk barang modal yang impornya naik adalah alat angkutan untuk industri dan barang modal bukan berupa alat angkutan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian telah meluncurkan kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)  terhadap barang impor yang sudah ada substitusinya di dalam negeri.

Kebijakan kenaikan PPh terhadap produk impor mulai 12 September 2018 diharapkan dapat mengurangi defisit atau bahkan mencapai surplus neraca perdagangan 2018. Pengenaan PPh  bertujuan untuk mengurangi impor barang-barang konsumsi yang sudah memiliki produk substitusi di dalam negeri.

(ABD)

Mendag: Penguatan USD Tingkatkan Kinerja Ekspor Indonesia

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan kinerja ekspor di Agustus 2018 terbantu oleh peningkatan dolar Amerika Serikat (USD) atas nilai tukar rupiah. Sejauh ini, pemerintah terus berupaya memacu laju ekspor dalam rangka memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mengutip data Kemendag, Sabtu, 6 Oktober 2018, ekspor nonmigas Indonesia di Agustus 2018 tercatat sebesar USD14 ,43 miliar atau  meningkat 3,43 persen dibandingkan dengan bulan  yang sama tahun sebelumnya (YoY). Dengan nilai impor nonmigas USD13,79 miliar maka neraca perdagangan nonmigas Indonesia pada periode Agustus 2018 surplus USD639,60 juta.

Penguatan nilai USD memberi insentif secara tidak langsung bagi eksportir untuk meningkatkan volume ekspor mereka. “Sehingga, neraca perdagangan nonmigas masih terjaga tetap surplus meski terdapat tekanan di sisi yang lain,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, seperti dikutip dari keterangan resminya.

Enggar menambahkan secara kumulatif ekspor nonmigas Januari–Agustus 2018 mencapai USD108,69 miliar. Nilai ini tumbuh 10 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2017 (YoY) yang sebesar USD98,79 miliar. Dirinya tetap optimistis target pertumbuhan ekspor nonmigas 11 persen untuk 2018 dapat dicapai meski terdapat kontraksi perdagangan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan otoritas terkait akan mulai menyesuaikan diri dengan peningkatan suku bunga Federal Reserve yang menuju ke arah tiga persen. “Itu berarti dari sisi perekonomian, kami harus melihat bagaimana sensitivitasnya terhadap kegiatan ekonomi,” kata Ani, sapaan akrabnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan alur penaikan suku bunga the Fed sudah bisa diketahui. Tahun depan, diperkirakan kenaikan suku bunga AS masih akan berlanjut dua kali. Pemerintah akan terus berupaya memperbaiki neraca pembayaran Indonesia dengan menyeimbangkan komponen transaksi berjalan dan transaksi modal.

“Kami akan anggap itu adalah suatu reaksi yang cukup normal dari perubahan yang terjadi. Namun, kami akan menjaga jangan sampai perubahan itu kemudian menciptakan volatilitas terlalu besar yang akan mengganggu stabilitas,” pungkasnya.

(ABD)

Cadangan Devisa September Terkuras ke Posisi USD114,8 Miliar

Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September sebesar USD114,8 miliar. Posisi itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dengan USD117,9 miliar.

Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan menjelaskan penurunan cadangan devisa pada September terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Namun demikian dia bilang posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

“Bank sentral menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Junanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Oktober 2018.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

(AHL)

Dana Bantuan Palu-Donggala Sudah Ditransfer ke BNPB

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan dana sebesar Rp560 miliar untuk bantuan awal pascabencana yang menimpa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dana itu sudah ditransfer ke Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB).

“Itu baru awal, itu yang dari awal sudah dipindahkan Kemenkeu ke BNPB untuk bisa dieksekusi awal. Tapi kan belum selesai, masih akan jalan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan dana itu baru tahap awal yang disalurkan pemerintah dan masih mungkin bertambah. Nantinya dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Baca: Menkeu Cairkan Rp560 Miliar untuk Gempa-Tsunami Palu

“Tentunya prosesnya akan kita lihat sesuai dengan kebutuhan dan pemerintah support penuh. Dananya bisa berubah. Saat ini kan tahap awal, enggak tahu kan berapa kebutuhan next-nya,” jelas dia.

Sementara itu, dana untuk rekonstruksi pascagempa Palu dan Donggala akan menggunakan anggaran tahun depan. Meski demikian, Askolani menyebut, pemerintah masih menghitung kebutuhan dana untuk rekonstruksi.

“Untuk tahap rekonstruksi itu di 2019 enggak tahun ini. Itu akan segera akan diselesaikan pemerintah tapi tentunya ditanya berapa, kita belum tahu. Tapi kalau ada kebutuhan Insyaallah pemerintah siap untuk bisa penuhi di 2018 ini,” pungkasnya.

Askolani memastikan pemerintah akan mengelola dana bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik. Dana tersebut akan dikelola secara akuntabel dan transparan.

(AHL)

Pemerintah Anggarkan Rp550 Triliun untuk Pembangunan SDM

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp550 triliun yang digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dana sebesar itu digunakan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pendidikan dan kesehatan dalam anggaran menelan Rp550 triliun. Oleh karena itu politik pembangunan jelas,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam seminar Dharma Wanita Persatuan (DWP), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis 4 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan anggaran sebesar Rp440 triliun dialokasikan oleh negara untuk sektor pendidikan. Jumlah itu mencapai 20 persen dari seluruh anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijalankan pemerintah.

“Artinya lebih Rp440 triliun, suatu nilai yang besar hanya untuk pendidikan. Mencakup dari bayi di perut, anak usia dini, sampai (sekolah) dasar, menengah, tinggi, dan menjadi perguruan tinggi,” jelas dia.

Sementara untuk kesehatan, lanjutnya, anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp110 triliun. Jumlahnya mencapai lima persen dari keseluruhan anggaran, yang dimaksudkan agar pembangunan manusia dari sisi kesehatannya bisa tercapai.

Menurutnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan bertujuan jelas untuk mencapai pembangunan nasional. Pasalnya tujuan tersebut hanya bisa dicapai dengan pembangunan SDM sebagai dasar daripada pembangunan bangsa.

“Jadi kalau kita bicara pembangunan ukurannya adalah manusianya apakah manusianya mendapatkan pendidikan. Apakah dia mendapatkan jasa kesehatan. Dia menjadi manusia yang terdidik dan juga menjadi manusia yang sehat,” pungkasnya.

(ABD)

Menkeu Sebut Pembangunan Bangsa Dimulai dari SDM

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pembangunan bangsa Indonesia bisa dimulai dengan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Pembangunan manusia menjadi awal bagaimana negara mencapai tujuannya dalam pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembicara dalam seminar Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Menurut dia pembangunan manusia dimulai dari jaminan pendidikan dan kesehatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.

“Jadi kalau kita bicara pembangunan ukurannya adalah apakah manusianya mendapatkan pendidikan dan apakah dia mendapatkan jasa kesehatan,” kata Ani, sapaan akrabnya, Kamis, 4 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan pemerintah punya peranan dalam membangun manusia sebagai dasar pembangunan negara. Ini dilakukan dengan menjalakan politik aktivitas yang bertujuan untuk bagaimana mengelola suatu daerah atau negara dan menjalankan kekuasaan.

“Dia menjadi manusia yang terdidik dan juga menjadi manusia yang sehat. Jadi fokus pembangunan pertama yang terpenting adalah manusia. Peranan kita menjamin anggaran besar mampu menghasilkan generasi muda yang baik,” jelas dia.

Selain itu, pembangunan juga dimaksudkan untuk mecapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dirinya mengingatkan bahwa politik pembangunan tidak ditujukan untuk memenuhi keinginan penguasa tetapi bagaimana mencapai kesejahteraan sebagai cita-cita negara.

Menurut dia arah pembangunan oleh pemerintah saat ini sudah tepat. Terbukti dengan angka kemiskinan yang turun mencapai level 9,8 persen yang merupakan terendah sepanjang sejarah Indonesia dan pengangguran menjadi 5,1 persen terendah dalam dua dekade terakhir.

(ABD)

Pemerintah Targetkan USD4 Miliar dalam Blended Finance

Jakarta: Pemerintah menargetkan nilai investasi sebesar USD4 miliar untuk 31 proyek berkelanjutan (SDGs), kemiskinan, dan lingkungan dalam skema blended finance. Proyek-proyek tersebut khusus dijajakan hingga 2019.

“Sampai dengan USD4 miliar siap ditawarkan kepada investor hingga kurun 2019,” kata Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini, saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

Emma menuturkan skema blended finance dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan investasi komersial di sektor-sektor infrastruktur hijau, penggunaan lahan berkelanjutan, dan penanganan polusi plastik di laut. Pasalnya dalam skema tersebut, pemerintah bisa menawarkan satu paket pendanaan yang terintegrasi dalam bentuk donor, filantropis, dan investasi.

Blended finance lagi trending di pasar keuangan global, ini menggabungkan private finance dan public finance, banyak tools yang bisa di-deploy,” ungkap dia.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan sejumlah proyek utama yang dijajakan pemerintah nantinya antara lain renewable energy, water supply dan pembangkit listrik. Meski demikian, pemerintah tidak mematok batasan minimal investasi di setiap proyek yang masuk dalam skema blended finance tersebut.

Misalnya, program stunting mendapatkan suntikan dana sebesar USD10 juta. Sementara PT Bank HSBC Indonesia berminat menanamkan modalnya hingga USD1,2 miliar di salah satu proyek  “Tidak juga, saya lihat terus terang belajar juga yang seperti saya kaget stunting juga dapat USD10 juta jadi mudah gitu loh,” imbuh Luhut.

Luhut pun mengajak seluruh pengusaha, lembaga pengembangan, investor, dan filantropi Tanah Air untuk terlibat dalam proyek SDGs ini. “Siapa saja kita ajak tidak harus dari luar, atas langit, semua kita ajak. Mereka senang juga karena banyak orang kaya sekarang ingin melihat proyek berkelanjutan SDG, kemiskinan, equility, dan lingkungan,” tegas dia.

Adapun proyek-proyek tersebut bakal ditawarkan dalam forum Tri Hita Kirana dengan memanfaatkan ajang pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang membawa ratusan stakeholder dalam dan luar negeri.

Forum THK kali ini hadir dengan tema ‘Blended Finance and Innovation for Better Business Better World’ guna menyoroti peran bisnis, keuangan, dan inovasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

(ABD)

Wajib Pajak di Palu dan Donggala Dapat Kelonggaran

Bencana Palu. Dok : AFP.

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan keringanan pembayaran pajak bagi wajib pajak (WP) korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu serta Donggala. Kebijakan ini mengecualikan sanksi perpajakan dan memberikan perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, diskresi aturan baru ini diberikan untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi WP.  Fasilitas ini bisa digunakan terutama WP yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Palu dan Donggala.

“Terkait dengan bencana gempa di Palu dan Donggala kami menerbitkan aturan yang sama dengan korban bencana di Lombok,” ujar Robert di kantornya, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar menjelaskan, kelonggaran yang diberikan yakni tidak adanya sanksi administrasi dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan serta pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan paling lama tiga bulan setelah berakhirnya kondisi tanggap darurat.

“Jadi untuk pembayaran PPN sejak Agustus-Desember 2018, PPH sejak September-Desember, kemudian jatuh tempo pembayaran PBB dari 28-31 Desember, utang pajak, SPT yang jatuh tempo sampai 28-31 Desember, itu diberikan keringanan‎ tidak dikenakan sanksi apabila terlambat bayar,” paparnya.

Arif melanjutkan, para wajib pajak korban gempa bumi dan tsunami di dua daerah tersebut juga diberikan masa waktu pelaporan dan pembayaran pajak hingga 31 Maret 2019. Aturan melalui aurat keputusan Dirjen Pajak ini telah ditandatangani dan mulai berlaku pada Kamis, 4 Oktober 2018.

“Kepdirjen ini sudah diterbitkan, sudah ditandatangani Pak Dirjen (Robert), udah-mudahan besok bisa dilaunching,” pungkas dia. 

(SAW)

Luhut tak Khawatir Rupiah Tembus Rp15.000/USD

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak panik melihat posisi nilai tukar rupiah yang menembus Rp15 ribu per dolar Amerika Serikat (USD). Pasalnya, pelemahan mata uang Garuda tak diikuti tingginya inflasi.

“Ya enggak apa-apa, saya kira tidak masalah. Jangan lah ribut-ribut. Kan Rp15 ribu per USD naiknya secara bertahap, maka lihat lah secara utuh,” kata Luhut, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2018 malam.

Menurutnya inflasi masih terjaga di bawah target pemerintah meski nilai tukar rupiah tetap berfluktuasi. Terbukti, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2018 mengalami deflasi sebesar 0,18 persen yang disebabkan oleh penurunan harga bahan pokok di hampir seluruh wilayah Indonesia.

“Ekonomi kita bagus. Kalau inflasi kita ikut jelek ya kita ikut khawatir ya,” imbuh dia.

Selain itu, sambung Luhut, pertumbuhan kredit per Juli 2018 mencapai 11,34 persen dibandingkan dengan Juli 2017 (year on year/yoy). Artinya, laju pertumbuhan kredit masih naik meski rupiah mengalami depresiasi.

“Laju pertumbuhan kredit kita juga naik,” beber dia.

Luhut meyakini depresiasi nilai tukar rupiah saat ini masih dalam kondisi wajar. Sebab, banyak mata uang negara-negara dunia ikut terdampak akibat USD ‘pulang kampung’.

“Pengusaha juga enggak apa-apa. Jadi seluruh dunia memang agak lambat karena dunia lari ke AS gara-gara lebih enak investasi di AS. Jadi, terjadi lah depresiasi itu,” pungkas dia.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah menembus batas Rp15.000 per USD pada penutupan perdagangan Selasa, 2 Oktober 2018. Rupiah kembali melemah setelah USD mendapatkan sentimen positif akibat dari kesepakatan baru NAFTA.

Bloomberg, Selasa, 2 Oktober 2018, mencatat rupiah melemah 132 poin dan berada pada Rp15.042 per USD. Kemudian Yahoo Finance merekam rupiah melemah 140 poin dan berada pada Rp15.045 per USD. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah melemah dengan berada pada posisi Rp14.988 per USD.

(HUS)

Pemerintah akan Bentuk Pooling Fund Dana Darurat Bencana

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan membentuk suatu pooling fund dari anggaran pemerintah pusat yang akan digunakan untuk dana darurat bencana.

“Sekarang dengan pola yang semakin kita lihat, kita sedang memikirkan mekanisme adanya pooling fund, selain dana cadangan kedaruratan yang kita pegang di Kementerian Keuangan, mungkin kita akan mulai ciptakan suatu pooling fund,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Selasa, 2 Oktober 2018. 

Pooling Fund nantinya bisa diakses pemerintah-pemerintah daerah dengan anggaran dari pemerintah pusat yang dikumpulkan dan ditata kelola menyangkut masalah bencana.

Dengan begitu, kata dia, kalau suatu daerah terkena bencana dengan skala tertentu dan jumlah korban tertentu dengan tingkat kerusakan tertentu mereka akan langsung mendapatkan tambahan anggaran.  

“Itu yang sedang kami sekarang finalkan, kita pikirkan, kita mulai perkenalkan di 2019. Ini akan cikal bakal bagi kita untuk melakukan apa yang disebut katastrofik, dana katastrofik yang bisa diakses oleh pemda,” katanya.

Hal itu, kata dia, telah dilakukan oleh banyak negara lain seperti yang terjadi di negara Meksiko dan juga negara-negara di kawasan Karibia yang kerap mengalami bencana termasuk angin topan dan tsunami.

“Tapi tingkat risikonya sangat intens, jadi kita akan belajar bagaimana mendisain pendanaan itu,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji asuransi dari barang-barang milik pemerintah yang sebagaimana terjadi di Lombok dan Palu rusak akibat bencana.

“Kita mulai akan melakukannya di 2019, Kementerian Keuangan sudah bicara dengan industri asuransi di dalam negeri dan kapasitas mereka dan mungkin kita akan bicara dengan industri asuransi di tingkat global karena mungkin kalau dari sisi industri asuransi dalam negeri saja kapasitas mengabsorb risiko terlalu besar,” katanya.

Menurut dia, hal ini adalah berbagai inovasi yang akan dicoba untuk dimatangkan dan sebagian akan diumumkan dalam pertemuan IMF-WB Annual Meeting di Bali.

“Tapi ini semua kita matangkan untuk terus meningkatkan kemampuan kita secara fiskal mengelola risiko yang berasal dari bencana alam,” pungkas dia. 

(SAW)

Dana Pemerintah Masih Cukup untuk Menangani Bencana

Menko Maritim Luhut Pandjaitan. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Keterlibatan komunitas internasional dinilai bakal mempercepat pemulihan usai bencana di Kota Palu dan Kabupaten Lombok, Sulawesi Tengah. Namun, kebijakan membuka akses bantuan itu tak mengubah status yang tetap berada pada darurat bencana oleh pemerintah daerah.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut simpati negara sahabat yang ingin memberikan bantuan untuk Indonesia itu bukanlah bentuk penggalangan dana. Ia telah berkomunikasi langsung bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna memastikan ketersediaan dan penyaluran dana darurat bencana.

“Penggalangan dana (internasional) saya kira tidak perlu, tadi Bu Ani (Sri Mulyani) bilang dana kita cukup untuk menangani hal ini,” ujar Luhut di kantor Kemenko Maritim, Senin, 1 Oktober 2018.

Komunikasi Luhut juga terus dilakukan dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukan) Wiranto yang saat ini berada di Palu. Pembaruan data penanganan terus dilakukan untuk memastikan langkah kebijakan yang tepat.

Baca: Indonesia Buka Bantuan Internasional ke Korban Gempa Palu

“Saya dengar di lapangan Pak Wiranto sudah menangani ini dengan bagus, masalah Palu duka cita kita sangat dalam,” ungkap Luhut.

Luhut menegaskan Pemerintah Indonesia tak akan abai dengan seluruh korban bencana alam. Potensi dan kemampuan yang ada saat ini akan terus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan darurat dan proses pemulihan.

“Selesai emergensi selanjutnya pembangunan, kita tidak boleh menangis berlama-lama dalam kesedihan kita karena kejadian ini. Langkah Presiden Jokowi dengan berkunjung ke sana sangat bagus dan beliau akan kembali ke sana melihat progres,” ujarnya.

(AHL)

BPS Catat Deflasi September 0,18%

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) di September 2018 mengalami deflasi sebesar 0,18 persen. Angka itu diperoleh dari 82 kota IHK, di mana sebanyak 66 kota mengalami deflasi dan 16 kota mengalami inflasi.

“September tercatat deflasi 0,18 persen dengan inflasi tahun kalender tercatat 1,94 persen dan inflasi tahun ke tahun 2,88 persen,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam sebuah jumpa pers di Gedung BPS, Pasar Baru, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018.

Suhariyanto menuturkan deflasi tertinggi terjadi di wilayah Pare sebesar minus 1,59 persen, disusul Tegal, Singkawang, Samarinda, dan Ternate minus 0,01 persen. Sementara itu, inflasi tertinggi tercatat di  wilayah Bengkulu sebesar 0,59 persen dengan inflasi terendah di kota Bungo sebesar 0,01 persen.

“Di daerah pedesaan juga terjadi deflasi 0,59 persen. Inflasi tertinggi di Bengkulu 0,59 persen karena transportasi dan inflasi terendah di Bungo 0,01 persen,” ungkapnya.

BPS mencatat andil deflasi yang tertinggi terdapat pada kelompok bahan makanan sebesar minus 1,62 persen dengan andil minus 0,35 persen. Lalu transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar minus 0,05 persen dengan andil minus 0,01 persen. Selanjutnya, inflasi tertinggi disumbang oleh sektor pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,54 persen dengan andil 0,04 persen. Kemudian inflasi terendah berada di sektor kesehatan sebesar 0,41 persen dengan andil 0,02 persen.

“Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran yaitu bahan makanan dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan,” tuturnya.

Ia meyakini inflasi beberapa bulan ke depan akan tetap terjaga selama harga bahan pokok tetap stabil atau mengalami penurunan. “Kita harapkan tiga bulan ke depan lebih terkendali,” pungkas dia.

(AHL)

BI: Ekonomi Sumbar Triwulan III Ditaksir Melambat

Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Padang: Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) triwulan III-2018 tumbuh melambat berada pada kisaran 4,8-5,2 persen dibandingkan triwulan II-2018.

“Perlambatan terjadi karena normalisasi konsumsi rumah tangga setelah berakhirnya hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri,” kata Kepala BI perwakilan Sumbar Endy Dwi Tjahjono dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Sumbar triwulan II-2018, di Padang, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 28 September 2018.

Menurutnya komponen yang paling dominan memicu perlambatan adalah penurunan kinerja sektor konsumsi rumah tangga karena mendominasi pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan.

Pada 2017 konsumsi rumah tangga mempunyai pangsa hingga 51 persen dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Barat.

Ia mengatakan berakhirnya Ramadan dan Idulfitri memberi dampak signifikan terhadap normalisasi konsumsi rumah tangga. Selain itu pada triwulan III-2018 perkiraan peningkatan laju inflasi juga dapat melemahkan daya beli sehingga mengakibatkan penurunan konsumsi rumah tangga.

Akan tetapi pencairan gaji ke-13 ASN dapat menahan lajunya lebih dalam. Kemudian meningkatnya konsumsi pemerintah pada triwulan III terkait realisasi anggaran pemerintah yang diyakini tumbuh siginifikan akan menahan perlambatan ekonomi.

Pada sisi lain perbaikan kinerja lapangan pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit diperkirakan dapat menopang daya beli konsumsi rumah tangga petani seiring masuknya masa panen.

(AHL)

Mendalami Transaksi Domestik NDF

Jakarta: Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan ketentuan mengenai transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Penerbitan ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar valuta asing domestik, dan memitigasi risiko nilai tukar rupiah.

Mengutip siaran pers yang dirilis BI, Jumat, 28 September 2018, penerbitan ketentuan ini ditujukan untuk memberikan alternatif bagi pelaku ekonomi dalam melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik, serta melengkapi instrumen lindung nilai yang sudah ada saat ini.

Selain itu, penerbitan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan bagi eksportir, importir, serta investor dalam melakukan kegiatan ekonomi dan investasi melalui kemudahan transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah.

Baca: Perkuat Rupiah, BI Berlakukan DNDF

Ketentuan yang mengatur mengenai transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (transaksi DNDF) ini dituangkan dalam PBI Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward.

Melalui penerbitan ketentuan ini, pelaku ekonomi yang memiliki risiko nilai tukar rupiah dapat melakukan transaksi DNDF untuk keperluan lindung nilai. Sebelum aturan ini diterbitkan, transaksi forward dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh.

Adapun dengan terbitnya ketentuan ini, pelaku pasar yang memiliki underlying transaksi tertentu dapat melakukan transaksi DNDF yaitu transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

Mekanisme fixing adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi forward dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (fixing date).

Kurs acuannya menggunakan JISDOR untuk mata uang dolar AS terhadap rupiah dan kurs tengah transaksi BI untuk mata uang non-dolar AS terhadap rupiah. Penyelesaian transaksi DNDF tersebut wajib dilakukan dalam mata uang rupiah.

Oleh karena itu sebagai bentuk mitigasi risiko, perbankan domestik wajib menerapkan manajemen risiko sesuai aturan otoritas terkait, memberikan edukasi bagi nasabah, dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Ketentuan ini berlaku efektif pada saat diterbitkan.

(AHL)

BI Mulai Berlakukan PBI Domestik NDF

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Bank Indonesia baru saja meluncurkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/10/PBI/2018 Tentang Transaksi Domestik Non Deliverable Forward. Peraturan baru ini untuk memperdalam mata uang dan memberikan kepastian pada investor akan ketersediaan dan kestabilan nilai valas.

“PBI domestik NDF sudah ditandatangani Menteri hukum dan HAM. Sejak saat ini, domestik NDF mulai berlaku. Aturan ini diharapkan bisa memperdalam pasar valas domestik dan memberikan alternatif instrumen bagi pelaku ekonomi, perbankan, dan investor asing melakukan lindung nilai tukar. Ini akan mendukung stabilitas kurs rupiah ke depan,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Masjid Bank Indonesia, Jakarta, Jumat, 28 September 2018.

Baca: Perkuat Rupiah, BI Berlakukan DNDF

Di dalam operasionalnya, sejumlah bank sudah dikomunikasikan untuk persiapan perbankan. Masing-masing bank perlu ada kesiapan operasional secara teknis untuk manajemen risiko dan treasury-nya.

“Kami juga terus berkomunikasi dengan bank asing dan para korporasi untuk memanfaatkan instrumen ini  sebagai alternatif instrumen lindung nilai,” tambah dia.

Sehingga dari sisi pasar valas, pilihan instrumen semakin beragam, mulai dari spot, swap, forward, sehingga kemudian memperbanyak alternatif instrumen.

“Terima kasih kepada korporasi yang menjual dolarnya sehingga rupiah stabil. Bagi korporasi yang butuh dolar tidak harus ke pasar spot tapi juga ke pasar forward,” tukas Perry.

(AHL)

Pasar tidak lagi Bergejolak

Jakarta: Langkah bank sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunga kebijakan 25 basis poin yang diikuti Bank Indonesia (BI) dengan menaikkan 7-Day reverse repo rate (7-DRRR) tidak direspons berlebihan oleh pelaku pasar.

Dalam perdagangan sepekan ini, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia tidak berfluktuasi dalam rentang yang lebar. Hal itu berbeda saat kebijakan kenaikan suku bunga mulai dijalankan The Fed dan BI di awal hingga tengah tahun ini.

Bahkan, kemarin, IHSG ditutup menguat 55,94 poin atau 0,95 persen menjadi 5.929,21. Adapun rupiah melemah tipis sebesar lima poin menjadi Rp14.896 per USD dari posisi sebelumnya Rp14.891 per USD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pasar sudah memprediksi kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed.

“Karena memang sudah diprediksi orang apa yang akan terjadi di AS itu. Sama kemudian respons yang disiapkan BI dan pemerintah,” kata Darmin di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah mengomunikasikan secara terus-menerus kepada pelaku ekonomi bahwa perekonomian Indonesia sangat sehat.

Menurutnya, konsistensi yang dilakukan pemerintah selama ini dalam menjaga perekonomian tetap sehat mendapatkan sinyal positif dari pelaku ekonomi.

Perekonomian Indonesia, sambungnya, cukup fleksibel dan lentur serta memiliki daya tahan untuk menghadapi perubahan yang terjadi di perekonomian global.

“Konsistensi policy menko perekonomian, fiskal, moneter, OJK, dan sektor riil itu dianggap sebagai suatu sinyal positif, dan kita akan terus lakukan itu,” tandasnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan menaikan 7-DRRR 25 bps konsisten dengan tujuan menurunkan defisit transaksi berjalan CAD dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian global.

“BI akan perkuat koordinasi pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal. Kami akan memperhatikan defisit transaksi berjalan , serta inflasi dan indikator lainnya untuk menetukan langkah lanjutan memastikan dan memperkuat stabilitas ekonomi dan pasar keuangan Indonesia,” ujar Perry di Jakarta, kemarin.

Devisa Ekspor

Bank Indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk membuat rekening simpanan khusus deposito devisa hasil ekspor. Dengan demikian, pemerintah bisa mengoptimalkan devisa hasil ekspor untuk pendalam-an pasar di dalam negeri dengan tetap berdasarkan mekanisme pasar.

“Salah satunya kami memperkenalkan instrumen Domestik NDF,” jelas Perry.

Kepala Departemen Pengelolan Moneter Bank Indonesia Nanang Hendarsah menjelaskan instrumen tersebut juga bisa digunakan saat kondisi nilai tukar sedang tinggi risikonya bagi pengusaha importir.

Saat ini cadangan devisa di Bank Indonesia terus turun mencapai USD117,9 miliar. (Media Indonesia)

(AHL)

Menkeu Nilai Kenaikan BI Rate Sesuai Kebutuhan Ekonomi Saat Ini

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai positif kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 7-days reverse repo rate sebesar 25 basis poin atau bertambah 0,25 persen.

Ani sapaan akrab Sri Mulyani memandang bank sentral telah mempertimbangkan secara matang kenaikan tersebut sejalan dengan kondisi saat ini. Dia bilang hal tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Saya rasa BI membuat keputusan sesuai dengan lingkungan yang sekarang ini dihadapi, suatu keputusan yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum perekonomian tetap stabil,” kata Ani di Kementerian ESDM, Kamis, 27 September 2018.

Hal yang sama juga dikatakan Ekonom Bahana Sekuritas Putra Satria Sambijantoro. Keputusan Bank Indonesia tentunya telah mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di global termasuk kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate.

“Ketika Federal Reserve AS menaikkan suku bunganya, itu sepenuhnya dapat dimengerti jika langkah seperti itu diikuti oleh bank-bank sentral di pasar negara berkembang termasuk Bank Indonesia,” kata Satria.

Dirinya memperkirakan kenaikan suku bunga saat ini menjadi kenaikan yang terakhir di tahun ini sebab bank sentral juga akan mempertimbangkan antara menjaga stabilitas pasar keuangan dan mempertahankan ekspansi ekonomi yang sehat.

Seperti diketahui Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-7 Days Reverse Repo Rate di level 5,75 persen. Langkah ini dilakukan otoritas moneter sebagai upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) ke dalam batas yang aman.

“Dengan mencermati pergerakan dan juga perkiraan mengenai berbagai indikator, baik mengenai ekonomi global, pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, nilai tukar, inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan juga sistem pembayaran, maka Rapat Dewan Gubernur pada 26-27 September 2018 memutuskan untuk menaikkan BI-7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 5,75 persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018.

(AHL)

Menkeu: Indonesia Masih Sangat Kondusif untuk Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa Indonesia masih sangat kondusif untuk investasi dan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Indonesia mampu melewati berbagai tantangan dan bertahan di tengah ketidakpastian global seperti dampak perang dagang Amerika dan Tiongkok maupun harga komoditas yang jatuh,” ujar Sri Mulyani dalam US-Indonesia Investment Summit 2018, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 27 September 2018.

Indonesia mampu bertahan, lanjut dia, karena mampu menyesuaikan kondisi ekonomi global dengan mengeluarkan kebijakan yang cepat dan tepat.

“Pada 2014 dan 2015, Indonesia dihadapkan dengan turunnya harga minyak USD30 per barel. Untuk mengatasi itu kita melakukan reformasi pajak,” tambah dia.

Indonesia, lanjut dia, terus melakukan reformasi pajak sebagai salah satu upaya menambah pemasukan negara. “Berbagai upaya terus dilakukan Indonesia untuk bertahan di dalam
ketidakpastian ekonomi global. Indonesia terus menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi para investor,” ujar dia.

Upaya menciptakan iklim bisnis kondusif, lanjutnya, menjadi salah satu isu prioritas pemerintah saat ini. Selain itu, situasi politik yang kondusif di Indonesia menjadi hal yang patut dipertimbangkan bagi para investor.

“Kami sangat bangga bahwa kami dapat menjalankan pemilu dengan baik yang merupakan sistem demokrasi terbesar di dunia, dan itu ada hasil positif. Bahkan kami bisa menjadi contoh bagi Amerika Serikat terkait pelaksanaan pemilu,” ujar dia.

(AHL)

Pemerintah Lakukan Penyesuaian dengan Kebijakan Moneter AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan otoritas terkait akan mulai menyesuaikan diri dengan peningkatan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), yang menuju ke arah tiga persen.

“Itu berarti dari sisi perekonomian, kami harus melihat bagaimana sensitivitasnya terhadap kegiatan ekonomi,” kata Sri Mulyani ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Kementerian Pariwisata di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 27 September 2018.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa alur penaikan suku bunga The Fed sudah bisa diketahui. Tahun depan, diperkirakan kenaikan suku bunga AS masih akan berlanjut dua kali.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki neraca pembayaran Indonesia dengan menyeimbangkan komponen transaksi berjalan dan transaksi modal.

Hal itu bertujuan agar kegiatan naik turunnya nilai tukar, maupun dari sisi cadangan devisa, bisa tetap terjaga untuk tetap mewujudkan stabilitas ke depan.

“Kami akan anggap itu adalah suatu reaksi yang cukup normal dari perubahan yang terjadi. Namun, kami akan menjaga jangan sampai perubahan itu kemudian menciptakan volatilitas terlalu besar yang akan mengganggu stabilitas,” kata Menkeu.

Sebelumnya, The Fed pada Rabu, 26 September 2018, menaikkan suku bunga jangka pendeknya sebesar 25 basis poin dan merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi yang solid dan tingkat pengangguran yang menurun cenderung menjaga The Fed pada jalur stabil menuju pengetatan kebijakan moneter untuk mencegah ekonomi AS dari overheating (terlalu panas), kata para analis.

Pejabat-pejabat The Fed memperkirakan satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini. Sebagian besar pelaku pasar memperkirakan bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan kebijakan Desember.

(AHL)

Perkuat Rupiah, BI Berlakukan DNDF

Jakarta: Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan kebijakan baru berupa transaksi domestik non deliverable forward (DNDF) untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. DNDF mempercepat pendalaman pasar valuta asing (valas) serta memberikan alternatif instrumen lindung nilai (hedging) bagi bank dan korporasi.

“Kita sudah berhasil mendorong pasar spot, pasar tunai, dan kemudian berdasarkan Jisdor (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate). Kita juga sudah secara cepat menyediakan pasar swap, baik swap dalam operasi moneter maupun swap hedging dengan menerapkan biaya yang berdasarkan mekanisme pasar dan menarik. Cukup murah dalam konteks seperti itu,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018.

DNDF merupakan transaksi forward yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara netting dalam mata uang rupiah di pasar valas domestik. Kurs acuan yang digunakan adalah Jisdor untuk mata uang dolar Amerika Serikat (USD) terhadap rupiah dan kurs tengah transaksi BI untuk mata uang non USD terhadap rupiah.

Transaksi DNDF dapat dilakukan oleh bank dengan nasabah dan pihak asing untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah, dan wajib didukung underlying atas transaksi berupa perdagangan barang dan jasa, investasi, dan pemberian kredit bank dalam valas.

“Dengan demikian kebutuhan untuk valas tidak harus semua dipenuhi melalui pasar tunai spot-nya, yang punya valas butuh rupiah bisa menggunakan swap sehingga kebutuhan valas ke depannya terpenuhi,” bebernya.

Menurut Perry, pengusaha yang membutuhkan rupiah bisa terpenuhi dengan biaya menarik. Sementara bagi korporasi dan perbankan yang membutuhkan lindung nilai, Perry meminta tak perlu ‘memburu’ USD di pasar spot dan bisa membeli di forward dengan DNDF.

“Kalau forward-nya yang selama ini harus di-settle, diselesaikan secara gross dan juga ada perpindahan dana. Dengan DNDF itu penyelesaiannya dilakukan secara netting dan tidak harus dengan perpindahan dana,” jelas dia.

Pun bagi investor asing. Ketika mereka ingin menarik dananya, investor asing tidak harus membeli secara spot.

“Bisa keluar hari ini, bulan depan masuk lagi bisa. Itu bisa membeli secara forward. Ini konteks langkah-langkah yang dilakukan untuk menstabilisasi nilai tukar,” pungkas Perry.

Transaksi DNDF akan diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang akan dikeluarkan pekan depan. Transaksi DNDF berlaku sejak otoritas mengeluarkan beleid tersebut.

(AHL)

Mengatur Peta Jalan Simplifikasi Tarif Cukai

Jakarta: Peta jalan (roadmap) penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya menjalankan roadmap simplifikasi tarif cukai rokok yang dipangkas bertahap sejak tahun ini sampai 2021 menjadi lima layer.

Kebijakan ini akan menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat. “Kami konsisten dalam tiga tahun ini, karena roadmap-nya mengurangi konsumsi,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, seperti dikutip dari Antara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara sebelumnya mengatakan kebijakan ini juga untuk meningkatkan kepatuhan pabrikan rokok dalam membayar tarif cukai sesuai dengan golongannya.

“Semangat dari Kementerian Keuangan adalah meningkatkan kepatuhan. Karena itu, kalau patuh tidak perlu gaduh,” kata Suahasil.

Dengan kebijakan ini, Suahasil melanjutkan, kebocoran terhadap keuangan negara juga akan berkurang. Karena itu, dia berharap kebijakan ini mampu dipahami oleh para pelaku industri.

“Semoga mindset ini didapatkan. Kepatuhan itu kami hargai, sangat dihargai sekali. Karena itu bea cukai mendesain perusahaan patuh,” ujar dia.

Untuk tahun ini, layer tarif cukai rokok berjumlah 10. Dari 2019 sampai 2021, tarif cukai rokok disederhanakan setiap tahunnya menjadi, 8, 6, dan 5 layer. Adapun pada 2017 lalu, tarif cukai rokok mencapai 12 layer.

Anggota Komisi Keuangan DPR Ahmad Najib mengatakan bahwa kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok bertujuan memastikan persaingan sehat antarpabrikan rokok. Ahmad Najib dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta mengatakan bahwa kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Najib menilai sebelum ada aturan ini, ada pabrikan yang memanfaatkan celah aturan sehingga menikmati tarif cukai yang lebih rendah. “Aturan ini menutup celah seperti ini,” katanya.

Menurut dia, PMK ini mencegah persaingan langsung antara pabrikan besar dan kecil. Adapun penyederhanaan struktur tarif cukai ini, kata Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis
(CITA) Yustinus Prastowo, adalah kebijakan yang bersifat teknis. Karena itu, tidak tepat jika diatur ke dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya kebijakan simplifikasi, Yustinus menambahkan persaingan di industri rokok lebih sehat karena kebijakan ini nantinya akan memisahkan antara pabrikan besar dan kecil.

“Pabrikan besar tidak bisa lagi bermain di tarif cukai golongan II, yang diperuntukkan buat pabrikan kecil. Artinya besar lawan besar, dan kecil lawan kecil,” ungkapnya.

(AHL)

Perlu Koordinasi Kuat Hadapi Gejolak Global

Jakarta: Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya koordinasi dan konsolidasi yang kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan dunia usaha dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

“Dengan situasi global tak menentu, ada perang dagang AS-Tiongkok, kenaikan suku bunga, Turki, menurut saya perlu konsolidasi dan koordinasi kuat antara moneter, fiskal, dan dunia usaha,” ujar Presiden Jokowi dalam acara ulang tahun ke-50 Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, dengan koordinasi dan konsolidasi yang kuat, akan mudah membangun kepercayaan publik dan pasar. “Karena ini sama kayak membangun perusahaan, trust brand sangat penting. Negara memerlukan itu. Bangun trust, market confident agar internasional, pasar dalam negeri, percaya kita serius menghadapi dan menyelesaikan masalah negara ini,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Di hadapan anggota Kadin, Presiden mengingatkan Indonesia merupakan negara besar dengan 263 juta penduduk, 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi.

Karena itu, kata Kepala Negara, membangun Indonesia tidak bisa hanya memperhitungkan sisi ekonomi dan politik. Jika hanya memperhitungkan sisi ekonomi atau politik, akan menguntungkan jika hanya membangun Pulau Jawa yang penduduknya 60 persen dari penduduk Indonesia.

Presiden menyebutkan saat ini ketimpangan infrastruktur antara barat, tengah, dan timur masih besar. “Pemerintah berupaya mengejar ketertinggalan tersebut.”

Ia mencontohkan tiga tahun lalu Indonesia hanya memiliki 231 waduk dan bendungan, tertinggal daripada AS yang memiliki 6.000 bendungan dan Tiongkok dengan 110 ribu bendungan. “Ini fakta yang harus disampaikan dan harus kita kejar,” tutup Jokowi.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menambahkan di usia ke-50 tahun, Kadin akan lebih terbuka melayani semua pelaku usaha. “Kadin telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam mewujudkan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, serta mampu memperkukuh persatuan, untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan ekonomi regional dan internasional.” (Media Indonesia)

(AHL)

Pengamat: Indonesia Hadapi Sembilan Tantangan dalam APBN 2019

Jakarta: Pengamat ekonomi politik Ichsanudin Noorsy menilai Indonesia menghadapi sembilan tantangan baik domestik maupun internasional dari pendekatan Rancangan APBN 2019.

“Saya mencatat ada empat tantangan dalam negeri dan lima tantangan internasional yang dihadapi Indonesia,” kata Ichsanuddin Noorsy pada diskusi “RAPBN 2019 dan Tantangan Pembangunan Nasional” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, dikutip dari Antara, Selasa, 25 September 2018.

Menurut Ichsanuddin, empat tantangan dalam negeri meliputi, pertama, adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. “Pada hari ini nilai tukar rupiah ada pada titik Rp14.910. Pada RAPBN 2019, asumsi rupiah diusulkan Rp14.400,” katanya.

Ichsanuddin memprediksi nilai tukar rupiah dapat melemah lagi sampai melampaui Rp15.000 jika Bank Sentral Amerika menaikkan lagi suku bunganya.
“Kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan, apakah Bank Sentral Amerika menaikkan lagi atau tidak suku bunganya,” katanya.

Menurut dia, kalau Bank Sentral Asia menaikkan lagi suku bunganya, maka rupiah akan melemah lagi. “Ini menunjukkan bagaimana Pemerintah menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah,” katanya.

Kedua, pada saat nilai tukar rupiah melemah, Pemerintah seharusnya menggenjot ekspor untuk menguatkan nilai tukar rupiah.

“Ternyata tidak dilakukan. Neraca pembayaran Indonesia tetap negatif. Defisit transaksi berjalan tetap pada kisaran tiga persen,” katanya. Ketiga, Pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan terjadinya gejolak harga.

Menurut  Ichsanuddin, harga minyak dunia saat ini sekitar USD80 per barel, harga tertinggi sejak 2008, sedangkan asumsi APBN untuk harga minyak dunia hanya USD70 per barel.

“Itu artinya ada defisit USD10 per barel dari asumi APBN,” katanya.

Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia akan mengerek naik harga komoditas lainnya seperti batu bara, gas, sawit, dan sebagainya.

“Kenaikan harga-harga tersebut berdampak terjadinya inflasi,” katanya.

Keempat, karena adanya inflasi maka perbaikan gini ratio yang sebelumnya dipublikasi dari 0,408 menjadi 0,389, pada hakekatnya tidak bisa mencapai apa-apa.

“Terbukti dalam Nota Keuangan pada RAPBN 2019, gini ratio tetap dinyatakan 0,389,” katanya yang menegaskan dari empat tantangan Indonesia di dalam negeri menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih rapuh.

(SAW)

Lelang SUN Pemerintah Raup Rp20 Triliun

Jakarta: Pemerintah meraup Rp20 triliun dari hasil lelang Surat Utang Negara (SUN), Selasa 25 September 2018. Dari enam seri SUN yang dilelang hari ini, pemerintah menerima penawaran yang masuk sebanyak Rp51,53 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dari lelang SUN tersebut, seri baru SPN03181226 mendapatkan penawaran terbanyak sebesar Rp15 triliun.

Adapun nominal yang dimenangkan sebanyak Rp3 triliun. Seri yang jatuh tempo pada 26 Desember 2018 tersebut memiliki rata-rata imbal hasil (yield) tertimbang sebesar 5,576 persen.

Selanjutnya, seri FR0078 mendapatkan penawaran sebesar Rp12,21 triliun dengan Rp7,95 triliun di antaranya dimenangkan. Seri yang jatuh tempo pada 15 Mei 2029 ini memiliki yield tertimbang yang dimenangkan sebesar 8,26937 persen.

Sementara itu, seri FR0077 mendapat penawaran sebesar Rp11,19 trilun dan yang dimenangkan sebesar Rp 5,2 triliun. Jatuh tempo pada seri tersebut yakni 15 Mei 2024 ini memiliki yield rata-rata tertimbang sebesar 8,21987 persen.

Seri SPN12190606 mendapat penawaran masuk sebesar Rp9 triliun dan yang dimenangkan sebesar Rp 1,5 triliun. Adapun seri yang jatuh tempo pada 6 Juni 2019 tersebut memiliki yield rata-rata tertimbang sebesar 5,87600 persen.

Kemudian, seri FR0065 mendapat penawaran masuk sebesar Rp2,94 triliun dan yang dimenangkan sebesar Rp1,6 triliun. Seri yang jatuh tempo pada 15 Mei 2023 ini memiliki yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 8,42784 persen.

Adapun seri FR0075 memiliki penawaran sebesar Rp1,187 triliun dan yang dimenangkan hanya Rp750 miliar. Seri yang jatuh tempo pada 15 Mei 2038 ini memiliki yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 8,72882 persen.

(AHL)

Soal Kenaikan CAD, Sri Mulyani: Saya Tidak akan Berhenti Ngomel

Menkeu Sri Mulyani. (MI/Permana).

Jakarta: Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan fokus dalam menurunkan defisit transaksi berjalan (CAD). Dirinya akan terus mengupayakan agar pemerintah bisa mengurangi defisit CAD.

“Selama defisit transaksi berjalan besar saya tidak berhenti ngomel. Saya tahu pressure akan dilakukan, jangan berharap saya jadi nice enough,” kata dia di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

Sampai dengan semester I-2018, defisit transaksi berjalan  mencapai USD13,7 miliar atau 2,6 persen terhadap Produk Domestik Bruot (PDB). Posisi tersebut masih aman karena berada di bawah tiga persen dari PDB.

Dirinya menambahkan, kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor terhadap 1.147 barang merupakan salah satu upaya untuk menekan defisit CAD. Kebijakan tersebut menjadi peredam melebarnya defisit CAD.

“We have to prepare, ekspor lebih baik lagi. Seperti sakit demam, yang kita lakukan PPh 22 impor 1.147 HS Code coba turunkan tensi panas. Padahal yang harus ditingkatkan ekspornya,” jelas dia.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta berbagai pihak berupaya meningkatkan ekspor nasional. Namun dengan daya saing antar negara yang juga meningkat, maka dibutuhkan upaya bersama demi perbaikan struktur ekonomi Indonesia.

“Idealnya, defisit transaksi berjalan harus dipecahkan dengan ekspor naik, bukan impor turun. Kalau ekspor naik, competitiveness naik dimana-mana, bahkan kita bisa jadi negara eksportir,” pungkasnya.

(SAW)

Bertemu Sri Mulyani, Inggris Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Muda Inggris urusan Ekonomi John Glen. (FOTO: dok Humas Kedubes Inggris)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Muda Inggris urusan Ekonomi John Glen. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Inggris dengan negara-negara di Asia.

Setelah Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa, Glen mengatakan Inggris tak akan menjauh dari kerja sama dengan negara lain dunia. Apalagi Inggris dengan Asia memiliki peluang untuk tumbuh bersama, khususnya dalam layanan keuangan.

“Saya memiliki pertemuan yang sangat-sangat bermanfaat dengan menteri keuangan Anda. Kami membahas berbagai masalah bagaimana kami dapat bekerja bersama karena ekonomi Indonesia terus berkembang dan berkembang,” kata dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

Dirinya menambahkan, banyak kerja sama yang mungkin bisa dilakukan antara Inggris dengan Indonesia. Salah satunya adalah kerja sama untuk green finance, mengingat peluang untuk pembiayaan yang ramah lingkungan ke depannya sangat terbuka.

“Beberapa pengalaman bersama yang kita miliki adalah kita melihat ke masa depan, melihat ke generasi berikutnya dan bagaimana kita sebagai pemerintah memungkinkan anak-anak muda kami untuk mengakses layanan keuangan juga,” jelas dia.

Sekadar diketahui, perdagangan antara Inggris dengan ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia terus mengalami pertumbuhan. Ekspor Inggris ke ASEAN tahun lalu mencapai 17,1 triliun poundsterling, yang 50,8 persen di antaranya merupakan layanan finansial dan layanan bisnis lainnya.

Selain dengan Indonesia, Inggris juga berencana memperkuat kerja sama dengan Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Apalagi nilai perdagangan antara Inggris dan Jepang mencapai 28 triliun poundsterling tahun lalu.

(AHL)

SDM Melek Teknologi, Ekonomi Bisa Tumbuh 7%

Menperin Airlangga Hartarto. Dok; Kemenperin.

Jakarta: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga tujuh persen apabila memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi.

“Kalau seluruh tenaga kerja di sektor industri sudah melek teknologi, ekonomi Indonesia berpotensi meningkat lagi 1-2 persen, sehingga target pertumbuhan bisa mencapai tujuh persen pada 2030,” paparnya seperti dikutip dari Antara, Minggu, 23 September 2018.

Hal tersebut, lanjutnya, dapat diwijudkan melalui implementasi industri 4.0 yang telah dicanangkan pemerintah. Bahkan, tambah Airlangga, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, aspirasi besar yang akan diwujudkan adalah Indonesia masuk dalam jajaran negara 10 ekonomi terbesar di dunia 2030. Hal ini diyakini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Menperin menambahkan partisipasi dan produktivitas tenaga kerja industri mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, menurut dia, diperlukan penguasaan teknologi digital guna menghasilkan inovasi sehingga bisa berdaya saing tinggi.

“Saat ini, di Indonesia, partisipasi tenaga kerja berada di tingkat 70 persen, kemudian tingkat pengangguran berada di level terendah sepanjang masa, yaitu 5,13 persen,” imbuhnya. Selain itu, tambahnya, angka kemiskinan berada pada 9,8 persen, terendah dalam dua dekade terakhir.

(SAW)

Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka Pendek

Jakarta: Pengamat Kebijakan Fiskal Yustinus Prastowo mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang baru diterbitkan dinilai tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.

“Ini ide yang win-win (solution), karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri,” ujar Yustinus dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu 23 September 2018.

Ia menjelaskan, perpres tersebut melakukan earmarking yaitu anggaran yang penerimaan maupun pengeluarannya secara spesifik sudah ditentukan.

Dari satu batang harga rokok yang dibeli, di dalamnya ada pungutan yang dibayar konsumen, dua di antaranya adalah Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok.

Sementara dari pungutan CHT yang dibayar, dua persennya diberikan kepada provinsi yang penggunaannya di-earmark sesuai UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 66 ayat 1. Dalam pelaksanaan, dana earmark tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Begitu pula dengan pungutan pajak rokok, berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan atas pajak rokok di-earmark paling sedikit sebesar 50 persen digunakan untuk mendanai program kesehatan. Sedangkan dalam alokasinya, ditentukan oleh Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Namun, lanjut Yustinus, dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan dalam implementasi dana earmarking baik Dana Bagi Hasil (DBH) CHT dan Pajak Rokok mulai dari masalah administrasi sampai permasalahan pengawasan. Tak pelak, penggunaan dari dana DBH CHT dan Pajak Rokok masih belum optimal. Disaat yang sama terdapat masalah pendanaan BPJS.

“Oleh karenanya, menjadikan DBH CHT dan Pajak Rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS merupakan solusi yang tepat dan cermat,” kata Yustinus yang juga merupakan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu.

Untuk merealisasikannya, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes No.53/2017 yang mengatur 75 persen dari earmark 50 persen pajak rokok untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.

(SAW)

Utang Pemerintah Rp4.363,19 Triliun, 30,3% dari PDB

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut utang pemerintah sampai Agustus sebesar Rp4.363,19 triliun. Rasio utang masih dalam posisi aman karena di bawah batas 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

“Posisi utang per akhir Agustus Rp4.363,19 triliun atau 30,3 persen dari PDB,” kata Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 21 September 2018.

Utang pemerintah terdiri dari surat berharga negara (SBN) yang tercatat Rp3.541,89 triliun atau mencapai 81,18 persen dari total utang. Sementara untuk pinjaman tercatat sebesar Rp821,30 triliun atau hanya 18,82 persen dari total outstanding.

Pinjaman luar negeri tercatat sebesar Rp815,05 triliun, terdiri dari bilateral Rp329,89 triliun, multilateral Rp438,99 triliun, komersial Rp44,68 triliun, dan suppliers Rp1,49 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negeri hanya Rp6,25 triliun.

Sementara itu, utang SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baik dalam bentuk denominasi rupiah sebesar Rp2.499,44 triliun dan denominasi valas sebesar Rp1.042,46 triliun.

“Strategi front loading yang diterapkan pemerintah serta pertumbuhan SBN berdenominasi rupiah memperlihatkan bahwa kepercayaan investor akan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi. Hal itu membuktikan pemerintah bisa mengelola pembiayaan secara terukur,” pungkasnya.

(AHL)

Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara sampai dengan Agustus 2018 mencapai Rp1.303,49 triliun. Pencapaian ini 58,7 persen dari target dalam APBN 2018 atau tumbuh 8,78 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Artinya kita telah belanjakan 58,7 persen dari total belanja,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 21 September 2018.

Realisasi belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp802,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp501,3 triliun. Belanja pemerintah pusat tumbuh 15,31 persen, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa minus 0,3 persen.

Dirinya menambahkan struktur APBN 2018 juga semakin positif terlihat dari keseimbangan primer yang cukup baik. Tahun ini keseimbangan primer tercatat positif Rp11,6 triliun, padahal tahun lalu keseimbangan primer negatif Rp83,9 triliun.

“Jadi kalau kita mau menyampaikan, perbaikan keseimbangan primer kita dari tahun lalu ke tahun ini yaitu Rp11,6 triliun dari tadinya negatif sekitar Rp84 triliun. Jadi jump atau loncatan perbaikan keseimbangan primer itu cukup baik,” jelas dia.

Selain itu, kinerja positif realisasi APBN tahun ini masih terjaga sampai dengan akhir Agustus 2018. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi defisit anggaran yang lebih baik dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

“Tahun lalu defisit Rp224,9 triliun atau 1,65 persen dari GDP, sekarang posisi agustus Rp150,7 triliun. Sekali lagi, itu artinya perbaikan hampir pada magnitude atau 1,01 persen, masih di bawah APBN yang 2,19 persen,” pungkasnya.

(AHL)

Penerimaan Negara Capai Rp1.152,8 Triliun hingga Agustus 2018

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan negara telah mencapai Rp1.152,8 triliun sampai dengan akhir Agustus 2018. Penerimaan itu telah mencapai 60,8 persen dari target dalam APBN tahun ini sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan penerimaan negara juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini penerimaan tumbuh 18,4 persen, sementara tahun lalu hanya tumbuh 11,4 persen.

“Berarti pendapatan negara tumbuh 18,4 persen dibanding tahun lalu yang realisasinya Rp973,4 triliun,” kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 21 September 2018.

Dirinya menambahkan, penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp907,5 triliun. Penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan 16,5 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan 9,5 persen periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp799,5 triliun dan bea cukai sebesar Rp108,1 triliun. Naik dibandingkan dengan akhir Agustus 2017 yang masing-masing tercatat Rp686,1 triliun dan Rp92,6 triliun.

“Tahun lalu perpajakan kita tumbuhnya juga tinggi tapi masih di bawah yaitu 9,5 persen. Untuk penerimaan pajak dan bea cukai telah mencapai 56,1 persen (dari target) dan tumbuhnya 16,5 persen untuk pajak dan cukai 16,7 persen,” jelas dia.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp240,2 triliun sampai akhir bulan lalu. Sedangkan penerimaan dari hibah tercatat sebesar Rp4,9 triliun atau mencapai 417,01 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2018.

(AHL)

BI: Indonesia Kini Diburu Investor Global

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menilai prospek investasi di Indonesia lebih menjanjikan ketimbang negara-negara berkembang lainnya. Kondisi tersebut membuat Indonesia diburu investor global untuk menanamkan investasinya.

“Indonesia dipandang memiliki prospek yang baik dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang lainnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, di Kompleks BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 21 September 2018.

Menurut Perry kepercayaan investor global terhadap Indonesia lantaran langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah dan bank sentral saat menghadapi tekanan risiko eksternal. BI mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter yang preemtif, pendalaman pasar valuta asing (valas), serta kebijakan fiskal yang pruden.

“Langkah-langkah konkret pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan juga dipandang langkah-langkah yang kredibel. Makanya kalau kita komunikasi kepada sejumlah investor besar, baik di Singapura, London, maupun New York, mereka percaya dengan ekonomi Indonesia itu kuat,” tegasnya.

Di sisi lain, lanjut Perry, banyak eksportir dan pengusaha menjual valasnya ke pasar. Kondisi itu membuat pasokan valas melimpah. “Saya menyampaikan terima kasih kepada pengusaha yang memang terus menjual devisa hasil ekspornya ke pasar valas, baik dari eksportir maupun pengusaha,” tukasnya.

Perry akan terus mengajak eksportir dan pengusaha untuk menjual valasnya. Dengan demikian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diyakini akan semakin stabil. Menurutnya semua pihak harus bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi sealan dengan kuatnya fundamental ekonomi dalam negeri.

“Ekonominya tumbuh, konsumsinya terus meningkat, investasi meningkat, perbankan juga baik, semuanya baik. Oleh karena itu tekanan-tekanan dari global ini memang kalau kita sikapi bersama baik dari BI, pemerintah, dan pengusaha, insyaallah itu akan semakin memperkuat stabilitas dan ekonomi kita ke depan,” tutup Perry.

(ABD)

Pemerintah Beri Waktu 14 Hari untuk Pemesanan B20

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Jakarta: Pemerintah memberi kelonggaran bagi badan usaha untuk menyediakan solar dengan biodiesel 20 persen (B20). Badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) diberi waktu 14 hari untuk memesan B20 ke badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN).

“Dari titik pabrik supply BBN ke depotnya BBM. Itu kita sepakati 14 hari tadi,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018.

Dirinya menambahkan, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk penyediaan kapal pengangkut B20. Pasalnya sejak 1 September lalu, pelaksanaan kewajiban menggunakan B20 terkendala transportasi karena menyediakan kapal tidak bisa dalam waktu singkat.

Baca juga: Pelaksanaan B20 Terkendala Distribusi

Sementara jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan pengiriman BBM B20, maka akan ada ketentuan khusus. Rencananya Djoko juga akan menerbitkan aturan sebagai standar operasional prosedur (SOP) pengiriman B20 dalam waktu dekat.

“Ini kan masalah spesifik, nanti kita bahas saja. Itu kan tidak semua kapal tiba-tiba kandas. Misalnya kandas kan ada foto-fotonya. Nanti ada SOP-nya, minimum keputusan Dirjen lah, secepatnya,” jelas dia.

Baca juga: Menjamin Ketersediaan Energi Nasional Ramah Lingkungan

Diluncurkan sejak awal bulan lalu, pelaksanaan kewajiban B20 belum 100 persen dilaksanakan lantaran adanya sejumlah kendala di lapangan. Masalah distribusi B20 memang menjadi salah satu kendala pelaksanaan aturan tersebut. 

“Misalnya harus angkut ke depo tertentu di pulau tertentu kan harus pakai kapal. Nah pengadaan kapalnya sendiri enggak bisa satu atau dua hari, ada yang 14 hari,” kata Djoko pekan lalu.

(HUS)

Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,2%

Ilustrasi. Foto: Antara/Aprillio Akbar.

Jakarta: Bank Dunia masih optimistis pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini. Sementara untuk 2019, pertumbuhan ekonomi RI diramal meningkat jadi 5,3 persen.

“Mempertahankan laju pertumbuhan 5,2 persen tahun ini dan 5,3 persen tahun depan,” kata Ekonom Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander, dalam laporan ekonomi Indonesia triwulanan di Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis, 20 September 2018.

Baca juga: Menkeu: Pemerintah All Out Hadapi Tekanan Global

Angka ini lebih tinggi ketimbang perkiraan pemerintah dengan ekonomi hanya tumbuh di level 5,14 persen. Bank Dunia meyakini permintaan dalam negeri diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek.

Selain itu, percepatan konsumsi swasta diperkirakan akan terus berlanjut. Ini lantaran inflasi yang terjaga serta pasar tenaga kerja yang tinggi.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Menguat

Konsumsi pemerintah juga diperkirakan meningkat karena pertumbuhan penerimaan menciptakan ruang konsolidasi fiskal dan pengeluaran tambahan. Pertumbuhan investasi pun diperkirakan akan tetap tinggi.

“Indonesia sudah punya basis ekonomi yang kuat dan menuntut adanya investasi yang lebih baik. Investasi akan berkontribusi pada pertumbuhan,” jelas dia.

(HUS)

Setoran Dividen BUMN Ditetapkan Rp45,6 Triliun Tahun Depan

Gedung Kementerian BUMN. Foto: Antara/Wahyu Putro.

Jakarta: Pemerintah menargetkan pembagian dividen dari laba yang didapatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak Rp45,6 triliun. Setoran dividen tersebut berasal dari BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN dan BUMN yang di berada bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Di mana Rp44,7 triliun berasal dari BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN, Rp850 miliar dividen BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Mayoritas dividen yang didapat berasal dari BUMN yang sudah tercatat sebagai perusahaan terbuka. Jumlahnya mencapai Rp29,03 triliun dari total dividen yang didapatkan negara.

“Sisanya sekitar Rp15 triliun dari BUMN yang sifatnya tertutup, sehingga dari tahun ke tahun jumlah BUMN yang menyumbang dividen ke negara terus meningkat,” jelas dia.

Baca juga: Rini Minta tak Ada Lagi BUMN Rugi

Untuk BUMN tertutup, jelas Imam, terdiri dari BUMN sektor agro dan farmasi yang menyumbang dividen sebesar Rp259,3 miliar. Sedangkan BUMN sektor energi menyumbang dividen sebanyak Rp675,98 miliar, serta BUMN sektor industri pertambangan strategis dan media sebesar Rp8,5 triliun.

Selain itu, BUMN sektor konstruksi dan perhubungan juga akan memberikan pemasukan pada kas negara sebesar Rp2,757 triliun. Sementara BUMN sektor jasa keuangan dan konsultan sebesar Rp3,28 triliun, dan BUMN sektor restrukturisasi akan menyumbang Rp221 miliar.

(HUS)

Ekonomi RI Tahun Depan Diproyeksi Tumbuh 5,1-5,2%

Ilustrasi. Foto: MI/Usman Iskandar.

Jakarta: PT Danareksa (Persero) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan sebesar 5,1-5,2 persen. Musababnya, konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, dan kegiatan ekspor masih menggeliat di tahun depan.

Menurut Head of Economic Research Danareksa Research Institute Damhuri Nasution, pertumbuhan ekonomi RI pada tahun depan lebih baik ketimbang capaian di 2017 yang hanya tumbuh 5,07 persen. Investasi bakal meningkat sejalan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan rating, dan perbaikan iklim investasi.

“Beberapa pertimbangan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan 2019 di antaranya ekspor dan investasi yang diproyeksi masih tumbuh bagus. Sejalan dengan ekspansi ekonomi dunia,” kata Damhuri dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 September 2018.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Menguat

Lebih lanjut, jelas Damhuri, di tahun depan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah diproyeksi tumbuh relatif stabil atau sedikit membaik. “Konsumsi rumah tangga pun diproyeksi tumbuh relatif stabil atau sedikit membaik,” ucap dia.

Upaya menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga jadi pendorong pertumbuhan ekonomi 2019. Adapun pada 2020, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat di kisaran 5,3 sampai 5,4 persen.

(HUS)

Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh Melambat

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir Juli 2018 tumbuh melambat. ULN Indonesia tercatat sebesar USD358 miliar yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD180,8 miliar serta utang swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar USD177,1 miliar.

Secara tahunan atau year on year (yoy), ULN Indonesia tumbuh 4,8 persen atau melambat dibandingkan dengan 5,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ULN disebabkan oleh ULN sektor pemerintah yang tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“ULN pemerintah pada Juli 2018 tumbuh 4,1 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen(yoy),” tulis BI dalam keterangan tertulis di laman resminya, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Meskipun tumbuh melambat, namun posisi ULN pemerintah pada Juli 2018 tercatat sebesar USD177,4 miliar. Posisi ini meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya lantaran adanya net penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, serta net pembelian SBN domestik oleh investor asing selama Juli 2018.

Pascakenaikan Fed Fund Rate pada pertengahan Juni 2018, pasar keuangan mengarah pada level ekuilibrium baru dan investor asing kembali masuk ke pasar SBN domestik. Pemerintah terus melakukan monitoring kondisi pasar keuangan domestik demi menjaga stabilitas pasar SBN yang turut dipengaruhi faktor eksternal, di samping mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan di sektor produktif.

Baca juga: Wapres: Kita Bisa Bayar Utang Negara

Sementara, ULN swasta pada akhir Juli 2018 dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN keempat sektor tersebut mencapai 72,7 persen dari total ULN swasta.

“Sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada periode sebelumnya. Peningkatan tertinggi pada sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor industri pengolahan.

Menurut Bank Sentral, perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juli 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen. 

Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir Juli 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,4 persen dari total ULN.

“Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup keterangan tersebut.

(HUS)

Pelemahan Rupiah Bakal Tekan Impor

Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

Jakarta: Pemerintah menyebut pelemahan rupiah tahun depan akan berdampak pada menurunnya impor. Bahkan penurunan impor sudah akan dirasakan pada akhir tahun ini karena penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang di dunia termasuk rupiah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pelemahan impor juga akan menekan defisit neraca berjalan atau current account deficit (CAD) ke arah yang lebih rendah.

“Saat ini kurs itu ada di Rp14.900 per USD, dan sudah melemah delapan sampai sembilan persen, maka kemungkinan besar kurs melemah itu membuat impor akan melemah karena akan lebih mahal, dan CAD akan lebih menurun,” kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Menurut dia, pertumbuhan impor sampai dengan akhir tahun diperkirakan hanya 11 persen. Padahal sebelumnya impor mengalami pertumbuhan hingga 15 persen, sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan.

“Tahun depan kita estimasi lebih rendah karena kan rupiahnya akan lebih melemah. Karena rupiah melemah jadi pertumbuhan impornya melemah. Pertumbuhan impornya tetap positif tapi lebih rendah,” jelas dia.

Pada Agustus 2018, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar USD1,02 miliar meskipun lebih rendah dari defisit USD2 miliar di bulan sebelumnya. Defisit dipicu oleh defisit sektor migas USD1,66 miliar, walaupun surplus di nonmigas USD639 juta.

Sejak awal tahun sampai dengan Agustus 2018, neraca perdagangan masih mengalami defisit sebesar USD4,02 miliar. Defisit dikarenakan neraca migas yang defisit USD8,35 miliar meskipun nonmigas surplus USD4,26 miliar.

(AHL)